Sinergi Bersama Dukung Pemerintah Berbasis Elektronik

Sinergi Bersama Dukung Pemerintah Berbasis Elektronik

Oleh Tim Humas LNSW

Saat ini, teknologi telah berkembang pesat dan menyentuh semua lini kehidupan. Bahkan di masa pandemi, transformasi digital yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, justru terdorong untuk terjadi lebih cepat. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya mempengaruhi kehidupan masyarakat umum, namun juga penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah dituntut mampu mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menjawab kebutuhan masyarakat atas kemudahan-kemudahan dalam layanan pemerintah. Di sisi lain, digitalisasi di sektor pemerintah, diharapkan membuat pelayanan publik semakin transparan, akuntabel, berkinerja tinggi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Menyadari krusialnya transformasi digital dalam layanan publik yang diselenggarakan pemerintah, Kamis lalu (21/1) Lembaga National Single Window menggelar webinar bertajuk ‘Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik yang Efisien dan Transparan dalam Rangka Reformasi Birokrasi’. Hadir memberikan keynote speech dalam kesempatan tersebut, adalah Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Tidak dapat dipungkiri, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap transformasi digital di tanah air. Dukungan pemerintah termasuk berupa alokasi anggaran Rp26 triliun untuk pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang dikoordinasikan oleh Kominfo. Di sisi lain, kebijakan TIK pun bukan dibuat dalam konteks setahun, melainkan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berbicara mengenai esensi dari transformasi digital, Dirjen Anggaran menyebutkan bahwa transformasi digital sekurang-sekurangnya mencakup 3 (tiga) aspek, yakni infrastruktur, regulasi, dan ekosistem. Untuk aspek infrastruktur, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang lebih optimal di seluruh Nusantara. Selanjutnya di aspek regulasi, telah disiapkan melalui SPBE. Hadirnya dukungan penuh di kedua aspek itu diharapkan berimbas pada terciptanya ekosistem digital nasional yang kondusif.

Kendati demikian, perlu diakui bahwa PR (pekerjaan rumah) terbesar dalam mewujudkan transformasi digital, bukanlah dari aspek ketersediaan teknologi. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan, “Yang perlu ditransformasi pertama adalah mindset para pimpinan kita, para pejabat yang memiliki posisi untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis.”

Baginya, mengubah pola pikir adalah yang paling susah. Dia masih menemukan adanya lembaga pemerintah yang memiliki keengganan untuk berubah, tertungkung pada cara konvensional, terjebak dalam ego sektoral, ketakutan ‘kehilangan ladang’, takut terhadap transparansi, bahkan menganggap masyarakat belum siap pakai TI.

Maka tidaklah mengherankan ketika hasil evaluasi atas kinerja Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SPBE yang disampaikan Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Cahyono Tri Birowo, menunjukkan masih banyak ruang untuk perbaikan yang perlu dikejar. Indeks SPBE Nasional tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat cukup. Dari 637 Kementerian/Lembaga/Daerah yang dievaluasi, tingkat kematangan penerapan SPBE berada pada level dua, yakni dengan pelaksanaan secara sendiri-sendiri dan belum dilakukan kolaborasi ataupun integrasi.

Seluruh pembicara sepakat, bahwa kolaborasi, sinergi, dan integrasi merupakan hal yang mutlak dalam penerapan SPBE, bukan opsional. Mengamini hal tersebut, Kepala LNSW meyakini bahwa organisasi yang dipimpinnya tersebut memiliki peran besar besar dalam penyelenggaraan SPBE, mengingat salah satu fungsi LNSW adalah pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis antar  Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan INSW. Dalam praktiknya untuk melaksanakan tugas besar tersebut, LNSW membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window.

Dia pun mengakui, perhatian besar pemerintah untuk terwujudnya SPBE juga terasa dalam pengembangan Sistem Indonesia National Single Window Generasi 2 yang saat ini sedang dilaksanakan di LNSW. Masuknya pengembangan SINSW Generasi 2 ini dalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Unggulan Kementerian Keuangan membuktikan hal tersebut.

Di sisi lain, kesuksesan SPBE tidak hanya bergantung pada dukungan nyata pemerintah dalam alokasi anggaran pembangunan TIK, regulasi, dan menciptakan ekosistem digital. Untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan efisiens, dibuat kebijakan penganggaran dalam rangka pelaksanaan transformasi digital layanan publik. 

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran menjelaskan, selama ini anggaran belanja tahunan untuk TIK setiap tahun sangat besar, baik untuk pembangunan/pengadaan sistem TIK, pemeliharaan perangkat dan infrastruktur TIK, maupun biaya sewa/license. Sayangnya, anggaran TIK yang besar itu tidak disertai adanya pusat data terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan inefisiesni anggaran dan inektivitas penyusunan kebijakan.

Berkaca dari situ, tahun ini untuk pertama kalinya diberlakukan surat clearance dari Kominfo. Setiap satuan kerja yang hendak mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan TIK, diwajibkan mengurus surat clearance tersebut, sebelum dapat mengeksekusinya.

Webinar yang dibuka langsung oleh Kepala LNSW M.Agus Rofiudin itu menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai transformasi digital dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi. Diikuti oleh tidak kurang dari 752 orang peserta baik melalui aplikasi Zoom ataupun YouTube, diskusi berlangsung menarik dengan dipandu oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, dan Risiko LNSW Galih Prihatmoko.

Mengutip Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Kominfo, “Kolaborasi bukan berarti mengambil kewenangan pihak lain, melainkan wujud komitmen NKRI dan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.” Ini saatnya seluruh Kementerian/Lembaga berkolaborasi, bersinergi dan berintegrasi mewujudkan SPBE yang efektif dan efisien, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.