LNSW Raih Predikat Baik dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan

LNSW Raih Predikat Baik dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Oleh Tim Humas LNSW

Kementerian Keuangan melalui Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, kembali melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (SKPL Kemenkeu). Dalam SKPL Kemenkeu 2020 yang merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, Lembaga National Single Window meraih predikat baik.

 

Hasil kajian Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran tersebut, menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) LNSW tahun 2020, bernilai 4.10. Skor tersebut sudah melebihi target IKPL Kemenkeu tahun ini,  yakni 4.00. Adapun tiga layanan yang disurvei mencakup layanan tracking perizinan, tracking dokument, dan layanan informasi Indonesia National Trade Repository (INTR).

 

Sebayak 125 orang menjadi responden survei tersebut. Mereka berasal dari tiga kota yang telah terpilih untuk kajian itu, yaitu Jakarta, Surabaya dan Medan. Para responden terdiri dari representasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat (3,20%), perusahaan nasional swasta (40,80%), perusahaan asing (55,20%), dan perusahaan BUMN (0,80%). Populasi dalam studi tersebut, seluruhnya pengguna layanan yang menggunakan ketiga jenis layanan LNSW yang disurvei dan telah menggunakan ketiganya dalam dalam rentang waktu Juli 2019 hingga Juli 2020.

 

Dari ketiga layanan yang disurvei, IKPL tertinggi dicapai layanan Indonesia National Trade Repository, dengan nilai IKPL 4,13. Berikutnya layanan Tracking Document memperoleh skor  4,12 dan Layanan Perizinan mendapat nilai 4,04.

 

Dalam pelaksanaan survey ini, peneliti mencatat bahwa upaya pencapaian kepuasan pengguna layanan sangat dipengaruhi oleh karakteristik layanan LNSW yang khas dan berbeda dari Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat pelayanan utama LNSW adalah penyampaian data dan informasi secara sistematis yang bersumber dari berbagai kementerian/ lembaga pemerintah lain, maka upaya perbaikan pelayanan LNSW tidak dapat dijalankan secara terisolasi, namun sangat bergantung pada koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya yang bertanggung jawab untuk memasok informasi serta rekomendasi perizinan ke Sistem INSW. “Sehingga diharapkan koordinasi antara LNSW dan kementerian/ lembaga yang ada pada saat ini dapat lebih dioptimalkan sehingga tercipta sinergi yang lebih baik untuk peningkatan pelayanan terhadap pengguna layanan,” simpul Koordinator Kajian SKPL LNSW Kemenkeu, Dr. Sunu Widianto, S.E., M.Si. dalam ringkasan eksekutif kajian tersebut.

Sebagai penggerak utama efisiensi layanan publik melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sistem elektronik ekspor dan/atau impor, LNSW berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang sebagai upaya untuk memuaskan para pengguna layanan dan membangun kepercayaan publik. Peningkatan dan evaluasai kepuasan pengguna layanan adalah hal mutlak yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik.