LNSW Dukung Integrasi Data Sistem Pengelolaan Batubara

LNSW Dukung Integrasi Data Sistem Pengelolaan Batubara

Oleh Tim Humas LNSW

Lembaga National Single Window siap mendukung implementasi integrasi sistem pengelolaan batubara antar Kementerian/Lembaga. Hal itu dinyatakan Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, YFR. Hermiyana, dalam acara rapat Piloting Integrasi Data Sistem Pengelolaan Barubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang digelar secara virtual, Senin (21/12) ini.

Menurut Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Kementerian Keuangan, Kurnia Chairil, integrasi data sistem pengelolaan batubara antar K/L ditujukan untuk menyinergikan K/L dalam rangka optimalisasi pengelolaan SDA, mengurangi dan memperbaiki permasalahan dalam pengelolaan SDA, dan memperbaik tata kelola SDA untuk kemandirian bangsa.

Berdasarkan hasil kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Dunia, sebelumnya ditemukan adanya perbedaan data minerba antara hulu dan hilir. Hal ini bisa terjadi karena belum adanya sistem terpadu untuk pelayanan dan pengawasan batubara.

Kendala serupa juga diakui oleh Auditor Ahli Madya Inspektorat V Itjen Kemenkeu, Januarti Tiurmaida yang turut hadir di rapat itu. Menurutnya, dulu pihaknya sempat kesulitan untuk dapatkan data terkait batubara. Melihat piloting SIMBARA, dia pun menyampaikan, “Saya harap ini dijadikan benchmarking untuk PNBP juga, agar sistem pengawasan tata kelola lebih baik.”

Sebelum penerapan SIMBARA, sistem pengelolaan batubara hulu (KESDM & DJA) dan sistem pengelolaan batubara hilir (Kemendag, DJBC, dan Syahbandar), masih belum terhubung. Ada indikasi pencantuman bukti bayar royali (NTPN) dalam dokumen ekspor tidak valid dan indikasi penggunaan data/dokumen persyaratan perizinan yang tidak sesuai ketentuan karena masih diproses secara manual. Oleh karena itu dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 yang antara lain mengamanatkan ditetapkannya joint probis integrasi data sistem pengelolaan batubara antara K/L sebagai salah satu inisiatif strategis Kemenkeu.

Terintegrasinya data sistem pengelolaan batubara mulai dari hulu sampai ke hilir ini diharapkan dapat menghasilkan data minerba yang tunggal, sama, dan akurat. Di sisi lain, akan tersedia sarana yang efektif dan efisien untuk meyakinkan bahwa penerimaan negara telah terpenuhi.

Pada piloting implementasi SIMBARA tahap I ini, Sistem INSW telah mengintegrasikan data sistem dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Perdagangan, Surveyor, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengembangan tahap berikutnya, integrasi diharapkan mencakup semua stakeholders yang terkait, termasuk Bank Indonesia, Syahbandar dan Kementerian Perhubungan, juga Direktorat Jenderal Pajak. 

“Surveyor bisa mengecek NTPN yang diajukan pengguna jasa benar, tidak berulang, dan bukan punya orang lain. Subjek dan jangka waktunya bisa di-trace, sehingga ini jadi sarana cross check pertama dari surveyor untuk memberikan Laporan Surveyor,” terang Direktur EPB LNSW, Hermiyana.

Selain mengintegrasikan sistem, LNSW juga telah mengembangkan dashboard yang bersifat deskriptif, menyajikan data-data yang relevan seperti pergerakan transaksi harian dan kontributor terbesar, sehingga dapat dijadikan bahan analisis lebih lanjut. Baik integrasi SIMBARA maupun dashboard tersebut, mendapat apresiasi dari semua Kementerian/Lembaga yang hadir. Adapun untuk pengembangan lebih lanjut, berbagai masukan pun disampaikan untuk dikembangkan di tahap selanjutnya. 

Mengutip Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kemenkeu Sudarto, “Tidak ada satu pun hal yang menghalangi kita untuk terintegrasi. Mari serius bersama-sama membuat sistem ini.”