Data Science dan Keamanan Data di Era Industri 4.0

Data Science dan Keamanan Data di Era Industri 4.0

Oleh Humas LNSW

Melalui daring, Rabu (20/5), Lembaga National Single Window menggelar webinar bertajuk “Data Science dan Keamanan Data di Era Industri 4.0”. Menghadirkan Direktur Teknologi Informasi LNSW, Rachmad Solik dan Senior Data Scientist Gojek, Ardya Dipta Nandaviri sebagai pembicara, acara webinar tersebut juga disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Lembaga National Single Window. Webinar tersebut dihadiri oleh pegawai LNSW, pegawai Kementerian Keuangan, dan juga pegawai dari Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dengan INSW.

Menurut Solik, kini data memegang peranan yang sangat penting di seluruh dunia. Maka tidaklah mengherankan jika Presiden Joko Widodo pun beberapa kali menyampaikan perhatiannya atas revolusi industri 4.0. “Revolusi industri 4.0 saat ini sedang mentransformasi dunia. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, harus bersiap dan mengantisipasi perubahan besar ini,” kata Solik mengutip pernyataan Presiden Jokowi. Solik juga mengutip hal senada yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani “Data is the new mining. Dalam revolusi industry 4.0, data adalah sumber daya yang sama berharganya dengan barang tambang. Siapa yang bisa mengendalikan data, akan memenangkan persaingan.  Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri, teknologi memang seharusnya membawa nilai tambah bagi kita, terutama di pemerintahan.

Sayangnya menurut Solik, ada beberapa permasalahan umum yang saat ini sama-sama kita hadapi di tingkat nasional. Di antaranya adalah regulasi untuk e-government yang masih belum berjalan sesuai harapan. Regulasi teknis masih banyak yang perlu diselaraskan. Masih banyak pula infrastruktur berupa data center yang belum terstandar, validitas data masih sering dipertanyakan, dan ada banyak aplikasi sejenis yang dikerjakan masing-masing Kementerian/Lembaga. “Kemudian integrasi layanan tidak mudah diwujudkan karena integrasi aplikasi dan data elektronik terkendala ego sektoral,” imbuhnya.

Di sisi lain, kendala sumber daya manusia juga masih menjadi permasalahan terkait e-government. “Kapasitas SDM kita belum menjadi isu sentral, padahal teknologi berkembang begitu luar biasa,” tandasnya. Tidaklah mengherankan ketika kemudian ketergantungan lembaga pemerintah terhadap pihak ketiga terlalu tinggi, padahal kita perlu membangun kemandirian sumber daya manusia.

Semua kendala dalam penerapan e-government itu kemudian tercermin dalam perinkgat Indonesia di tingkat dunia. Pada tahun 2018, berdasarkan e-government index yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peringkat Indonesia berada di tingkat 107, masih di bawah sejumlah negara anggota ASEAN.

Dalam webinar juga dibahas mengenai data science yang disampaikan oleh Senior Data Scientist Gojek, Ardya Dipta Nandaviri. Ardya berpendapat bahwa data science amat diperlukan di lembaga pemerintah. “Data science dapat menciptakan value, bisa membantu kita membuat transparansi data,” sebutnya soal manfaat data science di pemerintahan.

Selain itu, data science juga menurutnya mempermudah untuk melakukan eksperimentasi misalnya untuk menguji apakah kita ingin membuat suatu kebijakan atau keputusan. Data science ini juga bisa membuat segmentasi dan personalisasi yang lebih detil bahkan sampai level ke masing-masing personal. Terakhir,data science bisa membuat human decision making system dengan algoritma yang otomatis agar berbagai keputusan kecil yang jumlahnya banyak, bisa diotomasi bukan diperiksa secara manual oleh manusia.  

Membagi kiat cara mengimplementasikan data science di sektor publik, Ardya mengingatkan bahwa semua harus diawali dengan identifikasi masalahnya. Jangan memulai tanpa mem-breakdown masalahnya dengan lebih jelas. Selanjutnya perlu dipersiapkan akses kesiapan data agar data yang dibutuhkan tersentralisasi di satu tempat dan formatnya terstruktur. Scope project juga perlu ditentukan, dilihat mana yang dapat dikerjakan lebih dahulu dan mana yang bisa memberikan dampak besar. Barulah setelah itu melakukan piloting project, selanjutnya implementasi dan scalemodel-nya.

Di sejumlah negara lain, data science diterapkan di pemerintahan dan terbukti mampu mendeteksi penipuan, mendeteksi kasus penggelapan pajak dan anomali dalam transaksi keuangan, meningkatkan keamanan, juga meningkatkan sistem kesehatan utamanya mengidentifikasi risiko dan penyebaran pandemi. Tidak ada alasan Indonesia tidak mengikuti jejak yang sama dalam pemanfaatan data science, ujarnya menyimpulkan pentingnya pemanfaatan data science di pemerintahan.