7 Kementerian Lembaga Siap Keluarkan Izin Impor NSW

7 Kementerian Lembaga Siap Keluarkan Izin Impor NSW

JAKARTA - Tujuh Kementerian dan Lembaga (K/L) menyatakan siap untuk mengeluarkan penerbitan perizinan impor dengan menggunakan sistem National Single Window (NSW).

Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kepolisian RI.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai ketua tim persiapan NSW dalam laporannya di acara Peluncuran Sistem NSW di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/1/2010).
 
Dengan demikian, nantinya akan ada 15 instansi pemerintah yang sudah menggunakan sistem NSW untuk menerbitkan izin ekspor dan impor sehingga para importir dan eksportir mendapat kemudahan akses pengurusan dokumen dan jaminan pengiriman barang. "Sehingga eksportir-importir tidak perlu mendatanginya secara langsung," ujarnya.
 
Dikatakannya, sistem NSW impor yang sudah terbangun ini masih memiliki keterbatasan. Peluncuran sistem NSW pada hari ini pertanda dimulainya sistem NSW impor di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar, dan Bandara Soekarno-Hatta.
 
"Dengan demikian mulai hari ini sel importir melalui lima pelabuhan tersebut semua pelayanan hanya dilakukan secara elektronik melalui NSW sehingga mulai hari ini tidak ada lagi pelayanan impor yang dilakukan secara manual di lima lokasi tadi," tambahnya.
 
Terhitung hari ini pelayanan sistem NSW sudah dilengkapi tampilan official website dan tampilan NSW versi mobile. Dengan layanan baru tersebut, pengguna NSW dapat melacak perkembangan permohonan yang diajukan, sehingga pengguna jasa dapat mengetahui sampai di mana urusan kepabeanannya melalui sarana ponsel.
 
Sementara itu, untuk meningkatkan aspek kecepatan layanan, saat ini sedang disiapkan manajemen risiko secara menyeluruh yang akan diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. "Dengan manajemen risiko ini petugas di lapangan tidak perlu lagi memeriksa seluruh barang di lapangan tapi hanya barang yang dicurigai," paparnya.
 
Diakuinya, meski penerapan sistem NSW sudah maju tapi masih banyak hal yang belum tercapai. Pembangunan NSW menjadi sumber tunggal bagi pelayanan dan informasi ekspor-impor perlu penguatan sistem dan institusi yang mandiri.
 
"Sampai 2014, NSW terus melakukan pembenahan proses bisnis. Dalam rangka memberi kepastian usaha tim NSW akan terus mengkaji rasionalisasi peraturan ekspor-impor agar NSW punya unifikasi. Tim juga masih perlu mempersiapkan kelembagaan, dan SDM yang kompeten," tutupnya.
(ade)

Source