Perbedaan NSW Hambat Realisasi Pasar Bebas ASEAN 2020

Perbedaan NSW Hambat Realisasi Pasar Bebas ASEAN 2020

JAKARTA - Media Indonesia: Cita-cita mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) yang ditargetkan bisa terwujud pada 2020 masih memiliki banyak hambatan. Perbedaan derajat penerapan aturan tunggal jendela nasional (National Single Window), misalnya, masih menyulut perdebatan berkepanjangan yang tak kunjung usai.

"Singapura masih berkeberatan dengan usulan perjanjian antaranggota (intra) ASEAN terkait penerapan NSW. Mereka merasa aturan NSW yang mereka miliki sudah terlalu maju sehingga mereka minta perjanjian dilakukan antarnegara (bilateral) saja. Sedangkan untuk mewujudkan AEC harus ada perjanjian NSW yang bersifat (intra) ASEAN," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, yang tengah mengikuti pertemuan para menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministerial Meeting) di Bangkok, Thailand, dalam wawancara jarak jauh (teleconference) dengan wartawan di Jakarta, Jumat (14/8).

Perjanjian NSW intra ASEAN, imbuh Mari, mensyaratkan adanya aturan operasional yang saling melengkapi. "Karena itu aturannya harus nyambung (compatible) antara satu sama lain. Wujudnya adalah adanya komunikasi dan sistem operasi yang sama antarsistem," ujar Mari.

Menurut Mari, meski setiap negara anggota telah memiliki NSW, derajatnya memang berbeda.

"Pasti berbeda derajatnya antarnegara. Sebenarnya NSW kita sudah cukup maju sejajar dengan Malaysia, meski masih di bawah Singapura, namun masih di atas NSW Thailand," ujar Mari.

Indonesia, imbuh Mari, sudah melakukan perjanjian penerapan NSW dengan Malaysia dan siap menerapkannya dengan negara ASEAN lain.

Indonesia sudah menerapkan NSW yang mengusung sistem pelayanan satu atap kepabeanan tersebut sejak April 2008.

NSW ini diharapkan akan mampu mendongkrak kinerja dunia usaha di satu sisi, dan di sisi lainnya pemerintah akan memperoleh sejumlah manfaat ganda.

Sistem pelayanan satu atap kepabeanan ini dipastikan akan mengefisiensikan kegiatan ekspor-impor dengan berkurangnya biaya perizinan hingga mencapai 80 persen.

Satu hal penting adalah NSW dipastikan akan menghapus praktik penyelundupan yang selama ini marak terjadi di pintu masuk ekspor-impor. Jaminan validitas dan akurasi data yang baik dalam kegiatan ekspor-impor seperti diatur dalam sistem NSW, dapat mencegah perilaku malpraktik administratif maupun penyelundupan di pintu masuk ekspor maupun impor di seluruh Indonesia.

Data barang yang dimuat di negara pelabuhan ekspor nantinya akan sama dengan data barang yang dibongkar di negara pelabuhan penerima (importir). Sehingga, tidak ada lagi, misalnya, satu kontainer berisi barang-barang yang tidak terdata dengan detil dalam dokumentasi ekspor-impornya. (Jaz/OL-7)

Source