Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah Pertama Diresmikan Guna Pacu Mutu Perikanan

Instalasi Karantina Ikan Milik Pemerintah Pertama Diresmikan Guna Pacu Mutu Perikanan

Sidoharjo (Rabu,03 September 2014), Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C Sutardjo. Meresmikan operasional KIPM hasil perikanan di Provinsi Jawa Timur. Dibangunnya fasilitas karantina ikan sebagai bentuk komitmen KKP dalam mendorong terciptanya standar mutu produk perikanan Indonesia. Instalasi seluas 20.000 m2 ini, berperan sebagai tempat atau fasilitas pemeriksaan produk perikanan impor, ekspor ataupun domestik yang masuk atau keluar melalui pelabuhan ataupun bandar udara di Jawa Timur. Fasilitas yang mulai beroperasi ini diharapkan memotong waktu tunggu pemeriksaan komoditas ikan.

Dipilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi Instalasi KIPM, karena kawasan ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang terpandang pada sektor kelautan dan perikanan di dunia. Dengan kontribusi sebesar 14,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, Provinsi Jawa Timur menyumbang sebanyak kurang lebih sebanyak 1,1 juta ton dari total produksi perikanan tahun 2012 yang mencapai 15,26 juta ton. Selain itu, capaian produk perikanan Jawa Timur yang tersertifikasi kesehatan dan mutunya  dalam dua tahun terakhir mencapai 252 ribu ton.  "Penjaminan kesehatan dan mutu melalui sertifikasi ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, perlindungan sumber daya perikanan serta keamanan pangan bagi konsumen,"  jelas Sharif.

Berkaca dari data tersebut, maka Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan blue economy. Pasalnya, sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia yang memiliki tingkat perekonomian yang cukup tinggi, KKP secara aktif menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Baik dari aspek penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

KKP berkonsistensi dalam percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui industrialisasi, yang didasarkan pada konsep blue economy. Penerapan konsep blue economy dalam industrialisasi kelautan dan perikanan memiliki peran penting, untuk mengoreksi pola industrialisasi konvensional yang sering merusak lingkungan, boros sumber daya dan energi, dan menimbulkan kesenjangan sosial. Sebagai informasi tambahan, di dalam forum the Fourth APEC Ocean-related Ministerial Meeting (AOMM4) yang dilaksanakan di Xiamen, Tiongkok. Indonesia dan FAO telah menggalang kerjasama pengembangan blue economy di Pulau Lombok. Karena itu, tidak berlebihan apabila Indonesia dinilai sebagai a leading country on blue economy.

Dan salah satunya yakni dengan terus mengembangkan program peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan, sehingga dapat berdampak positif terhadap kenaikan nilai dan volume ekspor. Sebagai langkah nyata, KKP telah melakukan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah hingga besar. Hasilnya di tahun 2013, capaian menggembirakan ditunjukkan dengan diterimanya 119 unit UPI ke negara mitra. Capaian yang melampaui target hingga lebih dari 200 persen itu, dikarenakan terbukanya pasar Asia seperti Korea, China, Vietnam sebagai tujuan pengembangan ekspor hasil perikanan. Adapun rincian masing-masing negara mitra diantaranya, Uni Eropa sebanyak 12 Unit, Kanada sebanyak 6 Unit, Korea sebanyak 22 Unit, China sebanyak 38 Unit, dan Vietnam sebanyak 26 unit. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo dalam acara soft launching operasional Instalasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Puspa Agro, di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/9).

Sejalan dengan itu, KKP terus memperkuat keberadaan labotarium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budidaya udang, patin dan komoditas lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan pengawasan baik dari mutu dan keamanan pangan, hingga bimbingan dalam proses penangkapan, distribusi ataupun pengolahan. Sementara, untuk produk perikanan produksi skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), KKP telah memberikan Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) kepada para pelaku UMKM. Disamping pemberian SPPT SNI, KKP juga terus berusaha meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan UMKM dengan melakukan pembinaan dan pemberian Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada UMKM produk perikanan.

Tercatat, sebanyak 73 unit UMKM telah mendapatkan SKP. Tak ketinggalan, KKP telah menyusun program penerapan in-line inspection (ILI) dan standardisasi serta sertifikasi instalasi karantina di 47 unit pelaksana teknis (UPT). Hasilnya, pada tahun 2013, persentase ikan dan produk perikanan impor, ekspor dan antar area yang disertifikasi bebas hama penyakit ikan karantina mengalami tren postif yakni sebesar 98,6 persen atau melebihi dari target yang dipatok sebesar 96 persen. Di sisi lain, KKP telah menerbitkan Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  sebanyak 1.219 sertifikat dari target yang dipasang sebanyak 1.115 sertifikat. Selain sertifikat HACCP, KKP juga memfasilitasi para pelaku usaha dengan memberikan jaminan mutu dengan jaminan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), dan Health Certificate (HC) dengan menggunakan SNI sebagai acuan penerapannya. (EV)

Sumber: http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipm/news/read/1071/instalasi-ki-milik-pemerintah-pertama-diresmikan-guna-pacu-mutu-perikanan