58 Pos tarif TPT Impor Wajib Diverifikasi Perlu Pengawasan Ketat Dari Bea Cukai

58 Pos tarif TPT Impor Wajib Diverifikasi Perlu Pengawasan Ketat Dari Bea Cukai

JAKARTA, Pemerintah mewajibkan sebanyak 58 pos tarif tekstil dan produk tekstil (TPT) impor hasil olahan dari kawasan berikat yang masuk ke daerah pabean wajib memenuhi ketentuan verifikasi atas penelusuran teknis.

Pos tarif yang dimaksud antara lain kain tenunan dari kapas, kain tenunan dari serat, sejumlah pakaian wanita seperti setelan, celana panjang, pakaian pria, sarung tangan, dasi, barang jadi lainnya termasuk pola pakaian.

Adapun TPT hasil olahan dari kawasan berikat yang seluruh bahan bakunya dari dalam negeri dan akan dijual di dalam negeri tidak memerlukan verifikasi atau penelusuran teknis impor oleh surveyor. Importasi TPT hasil olahan dari kawasan berikat juga tidak memerlukan syarat sebagai importir produsen (IT) tekstil.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 02/M-DAG/PER/1/2010 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang ditetapkan 26 Januari lalu dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan tersebut merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yakni Permendag No.23/M-DAG/PER/6/2009 yang dikeluarkan pada Juni 2009.

Sebelumnya, dalam Permendag 23/2009 Pasal 10, pemerintah hanya mewajibkan TPT hasil olahan dari kawasan berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis, tanpa adanya pembedaan dari segi asal bahan baku, baik itu impor maupun dalam negeri.

"Peraturan baru ini memberi kepastian tentang pengolahan TPT di kawasan berikat," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Diah Maulida, kemarin.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap TPT hasil olahan di kawasan berikat dilakukan oleh surveyor yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 948/M-DAG/KEP/7/2009 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran teknis impor tekstil dan produk tekstil.

Berdasarkan Kepmendag No. 948/2009, surveyor yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi adalah PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.

Melindungi industri

Ernovian G. Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), menilai peraturan tersebut cukup positif untuk melindungi industri dari dalam negeri terhadap kemungkinan masuknya produk TPT impor yang menggunakan kawasan berikat sebagai pintu masuk.

Pasalnya, di tengah ancaman liberalisasi pasar dalam kerangka kerja sama Asean-China FTA (ACFTA) peluang untuk memasukan barang dengan menggunakan kawasan berikat sebagai pintu masuk cukup besar.

"Ini cukup membantu industri, dalam arti melindungi industri dalam negeri dari celah yang masih terbuka lebar dan kawasan berikat merupakan salah satu celah yang bisa dimanfaatkan."

Namun, lanjut Ernovian, peraturan ini seharusnya ditindaklanjuti juga melalui langkah pengawasan yang ketat dari pihak Bea Cukai yang mengawasi wilayah pabean.

"Pengawasan itu yang paling penting. Percuma saja kalau sudah diketatkan melalui peraturan tapi pengawasan masih kurang. Saya kira itu [tanpa pengawasan] tak akan berhasil," tegasnya. (maria.benyamin@bisnis.co.id)

Oleh Maria Y. Benyamin
Bisnis Indonesia 
Source