NSW Hemat Biaya Impor

NSW Hemat Biaya Impor

JAKARTA - Implementasi National Single Window (NSW) diperkirakan bisa menghemat biaya pengurusan dokumen impor sekitar Rp 235,80 miliar per tahun. Dalam setahun pemerintah mencatat ada 2,35 juta dokumen yang perlu diurus saat impor.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Edy Putra Irawadi, mengatakan penghematan didapat dengan mengalikan dokumen tersebut dan biaya pengurusan dokumen sebesar Rp 100 ribu. "Setahun dikalikan Rp100.000 saja berarti ada hadiah dari NSW," ujarnya di sela-sela seminar mengenai peran NSW dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional, kemarin.

Penghematan tersebut, menurut Edy, langsung dapat dirasakan importir karena mereka tidak lagi dibebani biaya dokumen impor setelah ada NSW. Berdasarkan data pemerintah tahun lalu ada 2.357.962 dokumen impor yang diurus importir. Edy mengatakan penghematan dengan NSW bisa lebih besar.
"Penghematan itu baru berasal dari pengurusan dokumen. Penghematan bisa lebih banyak jika dihitung ongkos lain yang hilang seiring dengan implementasi NSW, misalnya sewa gudang," tuturnya.

NSW adalah sistem pelayanan ekspor dan impor yang dirancang murah, mudah, dan pasti dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi melalui satu portal. Tahap Kelima Pemerintah berencana meluncurkan NSW tahap kelima pada pekan ketiga Januari 2010. Di tahap kelima akan diterapkan secara penuh pada lima pelabuhan utama, yakni Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Untuk ekspor, layanan terintegrasi baru diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak.

Peluncuran NSW tahap kelima tersebut merupakan tahap terakhir sebelum diberlakukan secara nasional pada Oktober 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan NSW merupakan simbol reformasi birokrasi.

Untuk itu dia meminta kalangan pengusaha, misalnya Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), ikut menjaga dan memberi masukan akurat kepada pemerintah. "Kepada pengusaha bereputasi baik, kalau punya informasi yang baik tolong disampaikan," ujarnya.

Ketua APJP Gunadi Sindhuwinata menuturkan Indonesia telah memasuki babak baru dalam kerja sama perdagangan antarnegara. Salah satu tantangan bagi Indonesia adalah menghadapi persaingan. (J10-27)

Source