Mulai Tahun 2010, semua perijinan perdagangan hanya lewat online

Mulai Tahun 2010, semua perijinan perdagangan hanya lewat online

Jakarta: Pemerintah tampaknya serius menangani masalah perijinan agar bisa menekan ekonomi biaya tinggi. Salah satu buktinya adalah langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan merealisasikan perizinan perdagangan seluruhnya dilayani secara online mulai 2014.

"Sekarang ini sudah dilakukan secara bertahap, tapi masih untuk izin-izin tertentu saja. Tahun 2014 semua itu bisa dilakukan secara online," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam sambutan yang dibacakan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dalam peluncuran program layanan Daring untuk proses perijinan perdagangan dalam dan luar negeri yang disebut INATRADE di Jakarta, Selasa (10/8).

Mendag mengatakan pengurusan perijinan yang cepat, tepat dan mudah dengan sistem daring akan menghemat biaya dan waktu pengurusan ijin. "Ini akan meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan global," katanya.

Pemerintah, sambungnya, akan melakukan evaluasi secara berkala dan menyediakan layanan pengaduan keluhan supaya bisa terus-menerus memperbaiki pelayanan.

"Kita menyediakan kotak untuk memasukkan keluhan secara tertulis. Pada fase berikutnya kita akan meminta pihak ketiga melakukan penilaian tahunan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Ini merupakan komitmen kita untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi," katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga menargetkan secara bertahap seluruh pelayanan perijinan perdagangan dalam dan luar negeri bisa dilayani dengan sistem online.

Menurut Mendag, saat ini terdapat 93 perizinan yang mencakup perdagangan luar negeri diantaranya 26 perizinan impor. Sementara perizinan perdagangan dalam negeri terdapat 12 izin.

Dia menyebut, Kementerian Perdagangan juga akan mempercepat proses perizinan hingga hanya 1 satu hari pada tahun 2014 untuk perizinan perdagangan luar negeri (izin ekspor dan impor) dari saat ini bisa mencapai 8 hari.

Jumlah perizinan perdagangan luar negeri akan ditingkatkan dari 26 izin pada 2009 menjadi 40 perizinan di 2010, 55 di tahun 2011, 70 di tahun 2012, 81 di tahun 2013, dan 93 perizinan di 2014.

"Untuk importir yang sudah punya status tertentu, importir prioritas diberikan prioritas dalam pelayanan online, akan dikurangi persyaratan pada mereka," jelasnya.

Sementara untuk perizinan perdagangan dalam negeri masa pemberian izin akan dipersingkat dari 6 hari di tahun ini menjadi 2 hari pada tahun 2014. Untuk pelayanan perizinan online akan ditambah dari 12 perizinan online di 2010, menjadi 21 perizinan online di 2014.

"Dengan pelayanan perizinan secara online akan memperbaiki iklim usaha yang kondusif. Meningkatkan efisiensi dari perilaku usaha, dengan demikian daya saing kita akan membaik," terangnya.

Sementara Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar menyatakan, sebagai salah satu pendukung sistem "Indonesia National Single Window" atau INSW, INATRADE diharapkan menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional modern.

Ia menjelaskan layanan daring INATRADE dihadirkan untuk mempercepat, mempermudah dan menjamin ketepatan pengurusan perijinan perdagangan.

"Waktu pelayanan perijinan yang saat ini rata-rata masih enam hari targetnya juga bisa berkurang menjadi dua hari pada 2014," katanya.

Pemerintah juga menargetkan jumlah perusahaan yang memanfaatkan layanan pengurusan perijinan secara daring melalui INATRADE terus bertambah.

Menurut data Kementerian Perdagangan hingga saat ini baru 469 perusahaan yang mengakses pengajuan perijinan melalui sistem INATRADE dan pada akhir 2010 pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang melakukan pengurusan perijinan secara daring melalui laman http://www.depdag.go.id dan http://inatrade.depdag.go.id mencapai 1.500 perusahaan.


http://www.kemenperin.go.id/ind/publikasi/berita_psb/2010/20103587.HTM