Persetujuan Fasilitasi Perdagangan, Antara Peluang dan Tantangan

Persetujuan Fasilitasi Perdagangan, Antara Peluang dan Tantangan

Oleh Tim Humas LNSW

Berdasarkan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT 1969), perjanjian internasional yang sudah diratifikasi mestinya mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini juga berlaku pada Persetujuan Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement). Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika para akademisi bidang hukum berpandangan bahwa TFA mengikat Indonesia dan termasuk kewajiban negara untuk mengimplementasikannya.

Namun bagaimanakah kenyataannya dalam tahap implementasi? Pembahasan tersebut diulas secara menarik dan komprehensif dalam FGD bertajuk “Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO terkait dengan Persetujuan Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement) dan Implementasinya di Indonesia” yang diadakan secara virtual oleh Pusat Studi Hukum Perdagangan Internasional dan Arbitrase, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada 22 September 2020.

Kepala Seksi Perancangan Sistem, Subdirektorat Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perancangan Sistem, Direktorat Penjaminan Mutu, Lembaga National Single Window (LNSW), Fachry Rozy Oemar, turut hadir sebagai pembicara di acara tersebut. Pembicara lainnya dalam FGD yang merupakan lanjutan kegiatan penelitian dari para peneliti FH Unpad itu adalah dosen FH Unpad, Idris; Kepala Seksi Bilateral IV, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Firman Bunyamin; dan Franciska Simanjuntak dari Kementerian Perdagangan. 

Menurut Franciska Simanjuntak, TFA bermanfaat untuk melancarkan arus peredaran barang dan jasa dalam kegiatan ekspor maupun impor, menciptakan efisiensi waktu dan biaya perdagangan, meningkatkan pendapatan dan investasi negara, mendorong peran UMKM dalam melakukan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, TFA juga dapat menciptakan kerja sama perdagangan yang efektif, mengurangi hambatan lalu lintas ekspor-impor, dan memberikan bantuan teknis, serta capacity building bagi negara berkembang.

Firman Bunyamin yang merupakan Kepala Seksi Bilateral IV, Direktorat KIAL DJBC menyampaikan hal senada. Dengan meningkatnya lalu lintas ekpor impor di Indonesia dan proses yang cukup panjang dalam pengurusan dokumen-dokumennya, ratifikasi TFA diharapkan dapat mengatasi permasalah-permasalahan tersebut. Di sisi lain, TFA juga menjadi bahan evaluasi bagi regulasi-regulasi dalam DJBC, agar peraturan kepabeanan dapat disesuaikan dengan TFA.

Berbicara manfaat TFA, Fachry Rozy Oemar membahas lebih lanjut bagaimana peran Sistem INSW dalam mendukung ratifikasi trade facilitation agreement. Dibentuknya National Single Window (NSW) di Indonesia, berangkat dari kesadaran negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memudahkan arus barang dan bisnis demi kemajuan secara bersama-sama negara anggota ASEAN sesuai Deklarasi Bali Concorde III di tahun 2003.

Namun perlu dipahami bahwa pembentukan NSW tidak semata-mata didasari dorongan eksternal yakni kesepakatan internasional, melainkan berangkat dari kebutuhan di dalam negeri juga. Kepentingan nasional yang dijawab melalui pembentukan NSW di Indonesia adalah adanya kebutuhan untuk mendorong kinerja pelayanan ekspor impor dan penyelesaian masalah arus barang.

Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi TFA bukanlah tanpa tantangan. Fransisca Simanjuntak menyebutkan, di antara tantangan yang dihadapi antara lain terkait dengan relatif tingginya biaya untuk mengimplementasikan TFA, diperlukannya revisi dan pembentukan peraturan-peraturan baru dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan TFA, juga tantangan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi.

Berkaca dari pemanfaatan Sistem INSW yang terus berkembang bahkan kini tidak terbatas pada kerja sama dan pertukaran data dengan negara Anggota ASEAN melainkan juga dengan sejumlah negara lain seperti Korea, China, Australia, dan Singapura, menunjukkan betapa besar peluang yang ditawarkan dari persetujuan ratifikasi perdagangan.