Bersama Wujudkan Satu Data Indonesia untuk Kemakmuran Rakyat

Bersama Wujudkan Satu Data Indonesia untuk Kemakmuran Rakyat

Oleh Humas LNSW

Lembaga National Single Window menggelar Webinar"Peran Strategis Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan untuk Mendukung Satu Data Indonesia" pada Rabu (29/7). Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi KemenkeuSudarto itu, diawali dengan Keynote Speech dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto. Acara tersebut disambut antusias oleh publik, dengan lebih dari seribu orang mengikuti webinar tersebut baik melalui aplikasi Zoom maupun Live YouTube.

Dalam sambutannya, Sekjen Kemenkeu menekankan betapa pentingnya data bagi lembaga pemerintah. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menunjukkan arti pentingnya data dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut adalah Kepala LNSW M.Agus Rofiudin, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Bobby AA Nazief, dan pakar big data Andry Alamsyah.

Di acara itu, dibahas secara komprehensif mengenai Satu Data Indonesia (SDI) dan bagaimana penerapan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dalam mendukung SDI. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengungkap, di awal Agustus nanti akan ada sosialisasi terkait SDI ini. Adapun pemanfaatan SDI untuk pengambilan keputusan, ditargetkan dapat mulai berjalan pada 2023 mendatang.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Bobby AA Nazief membahas tentang peran Integrated (Government) Financial Management Information System dalam SDI. Dia menekankan bahwa tujuan dari SDI tidak berhenti pada pengumpulan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabnkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Tujuan akhirnya adalah agar pemerintah dapat mengambil perencanaan yang lebih baik, mengeksekusi pembangunan lebih baik, dan mengevaluasi dengan baik.

Di sisi lain, Andry Alamsyah yang membagikan kepakarannya dalam bidang big data, menyarankan agar SDI memanfaatkan big data analytics dengan mengintegrasikan teknologi artificial intelligence dan blockchain. Big data untuk mencari pola, artificial intelligence untuk otomatisasi, dan blockchain untuk keamanan dan keterpercayaan data. Untuk mendapatkan pola memang dibutuhkan big data, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita juga mengalami masalah information overload yang membuat data sulit untuk difilter dan dimanfaatkan dengan baik.

 

Hadirnya SDI merupakan angin segar yang manfaatnya tidak hanya dinantikan lembaga pemerintah dan swasta, namun juga masyarakat secara umum. Pada akhirnya sebagaimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, semua data di Indonesia juga selayaknya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.