LNSW Tegaskan Komitmen Dukung Kemenkeu sebagai Badan Publik Informatif

LNSW Tegaskan Komitmen Dukung Kemenkeu sebagai Badan Publik Informatif

Oleh Tim Humas LNSW

Pagi tadi (16/6), Lembaga National Single Window (LNSW) menggelar webinar dengan topik ‘Keterbukaan Informasi Publik’ yang dibuka langsung oleh Kepala LNSW, M. Agus Rofiudin. Dalam sambutannya, Kepala LNSW mengawali dengan informasi bahwa LNSW masih tergolong baru di dunia PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Penunjukan LNSW sebagai unit PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan oleh Menteri Keuangan ditetapkan pada 28 November 2019 silam.

“Meskipun tergolong baru, prinsip transparansi sudah menjadi bagian dari LNSW sebagaimana ditetapkan sebagai salah satu misi LNSW, yaitu menyelenggarakan layanan publik secara mudah, transparan, konsisten dan terukur,” cetusnya. Di antara wujud transparansi tersebut, dilakukan melalui pengelolaan informasi peraturan terkait ekspor dan impor yang dapat dengan mudah diakses oleh pelaku usaha melalui menu Indonesia National Trade Repository (INTR) pada website INSW.

Kepala LNSW juga menegaskan komitmen LNSW sebagai bagian Kementerian Keuangan untuk turut menyumbang dan mempertahankan predikat Kementerian Keuangan selaku Badan Publik Kementerian dengan Kualifikasi Informatif, yang sejak tahun 2013 secara konsisten telah menjadi Badan Publik yang terdepan dalam penerapan keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, LNSW mengundang Ketua Informasi Pusat sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik menurut UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan juga turut menghadirkan Muhammad Lukman selaku PPID Tingkat I LNSW untuk menggambarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh LNSW sebagai wujud pelayanan informasi publik.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik. Bernagkat dari hak atas informasi adalah hal setiap warga negara maka negara harus hadir dengan semangat akuntabilitas dan keterbukaan untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Lebih lanjut Gede menambahkan cakupan UU KIP adalah informasi publik yang dikelola oleh Badan Publik dan dimohonkan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia selaku pemohon, bukan antara badan publik dan badan publik lainnya. Dia juga menegaskan bahwa pada dasarnya semua informasi adalah terbuka, namun demikian Badan Publik diberikan hak untuk menetapkan beberapa informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon. Tentunya, penentuan tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU KIP dan melalui prosedur-prosedur yang berlaku. “Dan perlu diperhatikan bahwa UU KIP tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan undang-undang lain yang mengatur kerahasiaan secara spesifik”, tambahnya.

Diawali dengan pemutaran video profil singkat PPID Tingkat LNSW, Muhammad Lukman menjelaskan mengenai gambaran pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh LNSW. Ada beberapa cara agar pemohon dapat dengan mudah menyampaikan permohonan informasi publik yaitu melalui www.e-ppid.kemenkeu.go.id, email ppidlnsw@insw.go.id, atau datang langsung ke Layanan Informasi di kantor LNSW yang saat ini untuk sementara ditiadakan mengingat kondisi pandemi COVID-19.

“Kami juga telah mempublikasikan informasi publik yang kami kelola pada website sehingga mudah diakses oleh publik”, ucapnya menambahkan keterangan bagaimana LNSW berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang diikuti hampir 500 peserta baik yang bergabung dalam zoom maupun mengikuti melalui akun Youtube Lembaga National Single Window mendapatkan antusiasme dari para peserta, baik yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga lain maupun publik. Dan diharapkan agar LNSW senantiasa mengadakan acara sejenis yang dinilai peserta memberikan manfaat, baik bagi Badan Publik maupun masyarakat.