Uji Coba Sistem Pelayanan Fasilitas Fiskal Migas Masuk Tahap Akhir

Uji Coba Sistem Pelayanan Fasilitas Fiskal Migas Masuk Tahap Akhir

Oleh Hera Khaerani

Lembaga National Single Window (LNSW) gelar kegiatan uji coba integrasi sistem pelayanan fasilitas fiskal minyak dan gas bumi. Kegiatan yang diadakan di Bogor pada 30-31 Juli 2019 tersebut, dihadiri perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Turut serta dalam uji coba tersebut adalah lima perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yakni PT. Pertamina EP, PT.Medco E&P Indonesia, PT.Pertamina Hulu Mahakam, BP Berau Ltd, dan ExxonMobil Cepu Ltd.


Sesuai Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelayaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Pengelola Portal Indonesia National Single Window (kini LNSW) pada 16 November 2017 tentang kerja sama pengembangan integrasi sistem informasi dalam rangka pemberian fasilitas fiskal atas impor barang operasi keperluan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, integrasi sistem tersebut ditujukan untuk menciptakan tata kelola impor barang operasi untuk kegiatan usaha hulu migas yang akuntabel, handal, selaras, dan transparan.

Integrasi sistem pelayanan fasilitas fiskal migas, diharapkan dapat memangkas proses transaksi yang harus dilalui hingga KKKS mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor minyak dan gas bumi. Sebagai catatan, sampai saat ini KKKS perlu melalui 6 (enam) kali proses transaksi ke Kementerian/Lembaga terkait, untuk mendapatkan KMK tersebut. Biasanya proses pengajuan itu memakan waktu 42 hari kerja. Selain masih harus datang langsung ke Kementerian Lembaga terkait, semuanya juga masih memerlukan dokumen fisik. Banyak data yang akhirnya berlebihan dan belum ada dashboard pelaporan.

Nantinya setelah adanya integrasi sistem melalui LNSW, proses transaksi ditargetkan dapat dipangkas menjadi 15 hari kerja. Penyederhanaan proses bisnis tersebut tidak hanya menghemat biaya karena tidak diperlukan lagi penyampaian dokumen secara fisik, namun juga meningkatkan kualitas data yang dapat menjadi informasi bagi pimpinan K/L untuk mengambil kebijakan.

Setelah uji coba terakhir ini, live operation akan segera dilakukan dengan melibatkan lima KKKS peserta uji coba. Selanjutnya, integrasi sistem ini diharapkan dapat dinikmati semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Tanah Air.