Optimalisasi Pengawasan Post Border Melalui Data Elektronik

Optimalisasi Pengawasan Post Border Melalui Data Elektronik

Oleh Damar Wijayanto

Dua tahun lalu, urgensi untuk mendorong daya saing industri manufaktur dalam negeri telah melahirkan serangkaian kebijakan pemerintah bertajuk Paket Kebijakan XV. Salah satu implementasi dari paket itu ialah upaya penyederhanaan tata niaga melalui pergeseran pengawasan ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan (lartas) dari border ke post border.

Kebijakan pemeriksaan barang di luar kawasan kepabeanan atau post border efektif mulai 1 Februari 2018 melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Dari total 10.826 Kode Harmonized System (HS) atau uraian barang yang ada, sebanyak 5.229 Kode HS atau 48,3% ialah lartas impor.  Sebagai pembanding, rata-rata negara ASEAN menetapkan lartas di border berkisar sekitar 17% dari Kode HS. Untuk itu, pemerintah menetapkan pengurangan lartas di border dengan target 2.256 Kode HS atau 20,8% yang tersisa.

Pada prinsipnya pengawasan post border ditujukan untuk mempercepat arus pengeluaran barang dari pelabuhan. Pelaku pengawasan ialah kementerian/lembaga (K/L) yang menerbitkan kebijakan/izin terhadap HS atau barang bersangkutan.

Di lingkup Kementerian Per­dagangan (Kemendag), kewe­na­ng­­an pengawasan post border ada di  Unit Eselon I. Tepatnya di Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Ditjen PKTN memikul tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lima bidang, yakni pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pe­ngendalian mutu, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pa­sar, serta pengawasan kegi­atan perdagangan.

Untuk mengoptimalkan pengawasan post border, Ditjen PKTN turut menggunakan data elektronik. Data elektronik bukan hal baru di lingkup Kemendag yang te­lah memulai pemanfaatannya sejak 2005, setelah berpisah dari Kementerian Perindustrian. Saat itu, pe­ngelolaan data elektronik dilakukan Unit Pusat Data di bawah Badan Litbang.

Kini pengelolaan data di Kemendag ditangani Pusat Data dan Sistem Informasi, di bawah Sekretariat Jenderal. Peralihan itu diikuti sejumlah perubahan signifikan, seperti penerapan sistem daring dalam proses perizinan. Suatu hal yang tentunya mempermudah pelaku usaha dan memperpendek birokrasi.

Pengelolaan data elektro­nik memang sangat diperlukan guna mengoptimalkan pemeriksaan dan peng­awasan post border meng­ingat banyaknya kegiat­an importasi yang harus diawasi, sementara di saat sama, ada  keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Ditjen PKTN.

“Pegawai yang bertugas untuk pengawasan langsung di lapangan hanya sekitar 200-an orang. Sangat kurang jika dibandingkan de­ngan jumlah barang dan luas wilayah Indonesia yang harus diawasi,” ungkap Dirjen PKTN Veri Anggriono Sutiarto di Kantor Kemendag, Jakarta, baru-baru ini.

Sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan SDM, Ditjen PKTN melakukan sejumlah kajian terhadap praktik-praktik kegiatan di bidang perdagangan yang dilaksanakan. Kajian-kajian tersebut sangat membutuhkan data pendukung, seperti data importasi. Adapun peng­awasan terhadap kegiatan impor dapat lebih efektif dan efisien bila petugas peng­awas lebih dulu melakukan mapping dan analisis dari data importasi.

Sampai saat ini, self declaration merupakan salah satu instrumen pengawasan post border selain Nomor Pendaf­taran Barang (NPB) untuk produk SNI Wajib dan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT) untuk alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

Untuk mengoptimalkannya, kini Ditjen PKTN juga membangun dan mengembangkan sistem pemeriksaan post border yang disuport data dari INSW dan Inatrade. Data INSW yang digunakan ialah data dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), antara lain terkait nama dan jumlah produk yang diimpor, data importir, serta nomor dan tanggal PIB.

Veri mengemukakan, saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian isi PIB dan Nomor PIB dengan data importir, serta pengulangan data untuk satu PIB. Pihaknya juga masih kesulitan meng­akses data tanggal dokumen BC 1.1 yang dibutuhkan petugas pengawas post border untuk memeriksa masa berlaku Perizinan Impor (PI).

“Harapan kami sistem INSW dapat memberi support lebih besar sebagai alat pengawasan, contohnya menyediakan dashboard post border yang dapat diakses secara real time,” ucapnya.

Selain itu, Veri menambahkan perlunya pengimplementasian IndonesiaSingle­ Risk Management (ISRM) terkait importasi yang dapat terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(Tulisan sebelumnya pernah dimuat di INSW Magz Edisi Kelima)