Indonesia-Korsel Teken MoU Pertukaran Data E-SKA

Indonesia-Korsel Teken MoU Pertukaran Data E-SKA

Oleh Hera Khaerani


Denpasar – Untuk memuluskan implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement), Indonesia teken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pertukaran data Surat Keterangan Asal (SKA) elektronik dengan Korea Selatan. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW), Kementerian Keuangan; dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan; bersama Korea Customs Service, di Bali, Selasa (2/4).

Penandatangan MoU ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi yang baik antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menegaskan kembali komitmen kedua negara untuk mengamankan implementasi fasilitasi perdagangan yang sah antarnegara. Hal ini diharapkan dapat mencegah upaya-upaya illegal atau pemalsuan SKA yang dapat mengganggu perjanjian kerja sama perdagangan internasional.

Berdasarkan data, sepanjang 2018 terdapat tidak kurang dari 69.193 jumlah SKA Form AK yang diterbitkan Indonesia. “Selama ini semua SKA Form AK tersebut diterbitkan dalam bentuk hard copy untuk dikirimkan ke Korea Selatan,” ujar Kepala PP INSW, Djadmiko.

Biaya pengiriman setiap SKA Form AK hard copy tersebut, menurut informasi mencapai sekitar 50USD perdokumen. “Artinya jika pengiriman SKA Form AK dilakukan secara elektronik, pelaku usaha dapat menghemat biaya logistik untuk pengiriman dokumen yang berkisar 3,5 juta USD pertahun,” imbuh Kepala PP INSW terkait manfaat penerapan e-SKA Form AK.

Sebagai catatan, pada 2005 silam, ASEAN dan Korea Selatan menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation yang menjadi instrumen legal untuk membentuk ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Termasuk yang disepakati adalah trade in goods, services, investment, and dispute settlement mechanism. Selanjutnya pada 2006, ASEAN-Korea Trade in Goods Agreement ditandatangani, menjadikan 90% produk yang diperdagangkan antara ASEAN dan Korea mendapatkan pembebasan bea masuk.

Sesuai MoU yang baru ditandatangani tersebut, ada 3 (tiga) instansi di Indonesia yang terlibat, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. PP INSW akan berperan sebagai otoritas pertukaran data elektronik, mewakili Indonesia. Di Korea Selatan, otoritas pertukaran data elektroniknya adalah Korea Customs Service. Termasuk di antara hal-hal yang difasilitasi PP INSW dalam kewenangan tersebut, adalah mengelola pertukaran data termasuk transmisi dan penyebaran data elektronik, mengelola keamanan pertukaran data elektronik, menyediakan dukungan teknis harian pertukaran data elektronik, serta menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pertukaran data elektronik.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi Otoritas Pabean mewakili Indonesia, sementara Korea Customs Service menjadi Otoritas Pabean mewakili Korsel. Lalu untuk Otoritas Penerbit SKA dari Indonesia diwakili Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, sementara Korea Customs Service dan Korea Chamber of Commerce and Industry menjadi Otoritas Penerbit SKA untuk Korsel.

Kini dengan MoU antara Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menindaklanjuti AKFTA dalam bentuk MoU untuk mempertukarkan dokumen Surat Keterangan Asal secara elektronik. Kedua negara telah sepakat untuk bekerja sama, membangun sistem pertukaran data elektronik masing-masing, untuk produk-produk terkait aturan tarif preferensi.

Nantinya, Otoritas Pabean dari negara importir akan memeriksa e-SKA yang dikirim otoritas penerbit SKA dari negara pengekspor, melalui Otoritas Pertukaran Data Elektronik. Otoritas penerbit SKA dari negara pengekspor juga akan mengirimkan data atau informasi terkait e-SKA ke Otoritas Pabean negara pengimpor, melalui Otoritas Pertukaran Data Elektronik.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya di ASW Gateway untuk pertukaran data elektronik dengan negara-negara anggota ASEAN, PP INSW bersama instansi-instansi terkait, akan meningkatkan kinerja operasional dan keandalan sistemnya,” tukas Djadmiko. Termasuk di antaranya adalah dalam hal teknis untuk fungsi-fungsi permintaan data, pembatalan, dan penggantian. Hal ini diperlukan agar bisa didapatkan keseluruhan status Surat Keterangan Asal.

Pemberlakuan dokumen elektronik yang memodernisasi implementasi FTA ini, diyakini dapat meningkatkan trade in goods antara Indonesia dan Korsel. Bagaimanapun, implementasi perdagangan bebas yang lancar, akan mendorong perdangangan bilateral. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi kedua negara. (Her)