Indonesia Menuju Target Mulia MEA 2025

Indonesia Menuju Target Mulia MEA 2025

Oleh Direktur Perundingan ASEAN, Kementerian Perdagangan RI Dr. Ir. Donna Gultom, M.Sc

Mimpi ASEAN untuk maju selangkah dan menjadi salah satu yang terdepan dalam melaksanakan pertukaran dokumen Surat Keterangan Asal(SKA) secara daring, tercapai sudah. Hal ini disampaikan oleh 5 (lima) Negara anggota ASEAN yang telah siap untuk melaksanakan live operation Form D secara elektronik (e-Form D) melalui Gateway ASEAN Single Window, efektif per 1 Januari 2018.

Berkat penerapan e-Form D, penyampaian dokumen SKA telah dapat dilakukan lebih cepat melalui elektronik ke receiving authority negara tujuan ekspor. Ini juga artinya pemberian tarif preferensi ATIGA dapat segera diberikan dan jelas akan mendukung peningkatan fasilitasi perdagangan di ASEAN.

Sebelumnya, komitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan fasilitasi perdagangan dalam rangka memastikan semakin terintegrasinya ekonomi ASEAN, dinyatakan bertepatan dengan ulang tahun ASEAN yang ke-50, pada 8 Agustus 2017.  Kesepuluh negara anggota ASEAN menegaskan komitmen itu dengan mendeklarasikan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Pelaksanaan inisiatif ini diharapkan turut berkontribusi menurunkan biaya transaksi perdagangan di ASEAN sebesar 10% pada tahun 2020 nanti.

Tentu saja sejumlah inisiatif juga sedang diupayakan penerapannya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian diharapkan akan terjadi akselerasi peningkatan total perdagangan intra ASEAN secara nyata di tahun 2025, mengingat sampai saat ini total perdagangan intra ASEAN masih stagnan di sekitar 25%, walaupun bea masuk perdagangan barang diantara Negara anggota ASEAN telah dihapuskan (0%) sejak tahun 2010 untuk kurang lebih 96% dari total produk yang diperdagangkan di sesama Negara anggota ASEAN.

 

Fasilitasi Perdagangan ASEAN

Ketentuan fasilitasi perdagangan di ASEAN telah tertuang didalam ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), dimana semua negara anggota ASEAN diminta untuk melakukan tindakan nyata dan menerapkan kebijakan dengan target dan batas waktu pelaksanaan yang jelas. Dengan begitu, diharapkan tercipta lingkungan yang konsisten, transparan dan dapat diprediksi bagi transaksi perdagangan internasional. Dengan lingkungan berusaha yang kondusif, peluang-peluang perdagangan diyakini akan terus tumbuh, bahkan usaha kecil dan menengah akan terbantu menjalankan usahanya.

Agar implementasi ATIGA efektif, ASEAN telah menyepakati ASEAN Trade Facilitation Framework tahun 2016, di mana ASEAN secara intensif mendorong live-operation dari ASEAN Single Window (ASW) yang terhubung langsung dengan Nasional Single Window (NSW) masing-masing anggota ASEAN. Saat ini baru 5 (lima) Negara anggota yang sudah mulai menerapkan pengiriman dokumen impor lewat NSW-ASW, yang dikenal dengan e-Form D.

Keberhasilan dari implementasi e-Form D Live Operation merupakan salah satu pendukung dari tercapainya MEA 2025, sehingga DPA, Ditjen PPI, sebagai focal point untuk pilar ekonomi, sangat berkepentingan dan mendorong semua pencapaian positif yang ada, baik sekarang maupun yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan di antara sesamanegara anggota ASEAN, pada tahun 2017 telah disepakati pula ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicator. Target yang ingin dicapai adalah penurunan biaya transaksi perdagangan sebesar 10% pada tahun 2020.

            Adapun beberapa Program Kerja Fasilitasi Perdagangan ASEAN yang terus dikembangkan, antara lain di bidang prosedur kepabeanan, peraturan dan prosedur perdagangan, standar dan kesesuaian, kebijakan sanitary dan phytosanitary, ASEAN Single Window(ASW),serta bidang-bidang lain yang telah mendapat persetujuan dari ASEAN Free Trade Agreeement (AFTA) Council, yang diwakili oleh Menteri Perdagangan selaku AFTA Council dan AEM Indonesia. Semua program fasilitasi perdagangan ASEAN mengutamakan prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan, yakni transparansi informasi mengenai kebijakan, komunikasi dan konsultasi yang efektif dengan lintas sektor, penyederhanaan dan efisiensi aturan/prosedur, modernisasi dan penggunaan teknologi baru, agar dapat membangun konektivitas antar lembaga terkait.

Salah satu dari program fasilitasi perdagangan yang menjadi prioritas ASEAN adalah implementasi ASW untuk mempercepat customsclearance dan mengurangi biaya transaksi bagi pelaku usaha di ASEAN, dengan pertukaran dokumen secara elektronik antarnegara anggota ASEAN melalui gateway ASW, yang telah terintegrasi dengan 10 National Single Window (NSW) di ASEAN. Inisiatif ini telah digagas lama oleh ASEAN sejak tahun 2005 melalui kesepakatan ‘Agreement to establish and Implement the ASEAN Single Window’, dilanjutkan dengan kesepakatan ‘Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window’di tahun 2006.

Untuk kembali mempertegas agar proses implementasi ASW dapat berjalan sesuai target, ASEAN kembali menyepakati dokumen penting yaitu ‘Protocol on the Legal Framework to Implement ASEAN Single Window’ (PLF ASW) di tahun 2015 dan semua anggotanya telah meratifikasinya, yang disepakati mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2017, sehingga ASW siap go live operation untuk pertukaran dokumen elektronik di ASEAN sesuai kesepakatan, tergantung dari kesiapan domestik masing-masing, baik secara hukum maupun teknis implementasinya.

 

Mandatory E-Form D

Sejak Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore dan Vietnam menyatakan kesiapannya untuk mengawali pemberlakuan  live operation e-Form D, pelaku usaha dari kelima negara tersebut telah dapat menyampaikan dokumen SKA impor secara elektronik (e-Form D) untuk mendapatkan  tarif preferensi ATIGA.Sedangkan lima Negara anggota ASEAN lainnya, diminta mempercepat pengembangannational single window (NSW) masing-masing.

Sebagaimana layaknya peralihan sebuah sistem ke sebuah sistemyang baru, peralihan penyampaian Form D dari manual ke sistem online via NSW-ASW, masa transisi pasti diperlukan. Berbagai penyesuaian diperlukan hingga permasalahan-permasalahan teknis tidak ditemukan lagi dalam proses implementasi.

Pada awal implementasi, sempat terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan Form D dari satu negara anggota ASEAN ke negara anggota lainnya tidak dapat terkirim, sehingga prosesnya harus kembali menggunakan cara manual. Beberapa permasalahan teknis telah dapat diatasi, namun pengiriman e-Form D melalui ASW diantara 5 (lima) negara ini masih terus dimonitor,hingga kondisi pengiriman dan penerimaan Form D tersebut berlangsung lancar dan stabil. Sejak awal live operation e-Form D (1 Januari 2018) hingga 5 Mei 2018, tidak kurang dari 168.971 e-Form D yang diterbitkan dari kelima negara tersebut.

Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, operasionalisasi e-Form D melalui NSW-ASW ini dapat diimplementasikan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Saat ini, Brunei Darussalam, Kamboja dan Filipina sedang dalam proses melakukan end-to-end testing e-Form D melalui ASW dengan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, Laos dan Myanmar, dibantu oleh US-ACTI, masih dalam proses pembangunan NSW yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2018.

Untuk hambatan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan pertukaran e-Form D, diakui memang sulit diatasi dalam waktu dekat. Beberapa pertemuan telah diadakan untuk mencobamengatasi permasalahan teknis yang ada, di antaranya adalah Pertemuan Joint SCAROO dan Technical Working Group (TWG) ASW pada tanggal 29–30 Maret 2018 di Bangkok.

            Terlepas dari berbagai kendala yang ada, keberhasilan dari live operation E-Form D bukan klaim kosong semata. Keberhasilan tersebut diapresiasi para pelaku usaha, yakni eksportir dan importir di tingkat ASEAN, sebagaimana disampaikan oleh Ketua ASEAN Business Advisory Council (ABAC) pada Pertemuan AEM Retreat, Maret 2018 di Singapura. Lebih jauh, mereka sangat mendukung untuk implementasi total live operation e-Form D melalui ASW. Mereka pun berharap pertukaran dokumen selain e—Form D melalui ASW, seperti ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), Phyto Certificate, Self Certificate of Origin melalui program ASEAN Wide Self Certification, Cargo Manifest dll, segera diimplementasikan untuk mempercepat customs clearance.

Hal ini rupanya sejalan dengan keinginan Indonesia, yang telah disampaikan pada waktu Pertemuan SCAROO ke-26 di Februari tahun 2018. Indonesia mengajak negara ASEAN lainnya untuk berkerja sama di dalam menyelesaikan permasalahan hambatan teknis dalam proses pengiriman e-Form D melalui ASW. Targetnya, dua tahun kedepan (sekitar 2020) semua permasalahan yang ada sudah dapat diatasi dan pelaku usaha dapat memanfaatkan secara total e-Form D untuk mendapatkan tarif preferensi di ASEAN.

Lebih lanjut, Indonesia juga mendorong negara ASEAN lainnya yang sudah melakukan live operation e-Form D melalui ASW, untuk memacu preferensi para pelaku usaha di negaranya agar hanya menggunakan e-Form D, paling tidak mulai tahun 2020. Hal ini untuk memastikan optimalisasi penggunaan e-Form D seperti harapan ABAC, meskipun memang secara hukum sifatnya masih voluntary. Sebagai catatan, sesuai Protocol on the Legal Framework to Implement ASEAN Single Window’ (PLF ASW), pengiriman e-Form D melalui ASW bergantung pada persetujuan pelaku usaha.

Indonesia saat ini telah secara aktif menyampaikan kepada para eksportir untuk menggunakan  E-Form D ke negara ASEAN yang telah memberlakukannya. Di saat yang sama, Indonesia juga meminta importir untuk untuk mendorong komunikasi dengan mitranya agar opsi persetujuan trader dapat diminimalisir, dengan terus mendorong peningkatan pemanfaatan e-Form D. Hal itu diyakni akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kemudahan bisnis dan pengurangan dwelling time di Indonesia.

Pada Pertemuan TWG ASW terakhir di Surabaya awal bulan Maret tahun 2018, Indonesia juga berhasil dalam mendorong negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkan revisi PLF ASW agar pengiriman dokumen melalui ASW menjadi mandatory. Pertimbangan ini didasarkan fakta bahwa e-Form D adalah bentuk konkret dari fasilitas perdagangan dalam menurunkan biaya transaksi di ASEAN, dengan didukung para pelaku usaha ASEAN melalui ABAC.

            Harus diakui, perjuangan untuk mencapai target mulia dari Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 memang masih panjang. dengan Indonesia berpartisipasi aktif didalamnya, khususnya untuk full implementation dari ASW. Namun demikian melihat dari perkembangan yang ada sampai dengan sekarang, kita boleh berbangga hati bahwa ASEAN bergerak ke arah yang dicita-citakan, terutama ketika berbicara mengenai implementasi E-Form D pada ASW.

Tantangan tentunya tidak pernah hilang, bahkan akan semakin meningkat kedepannya. Kementerian Perdagangan melalui DPA, Ditjen PPI, dalam memperjuangkan tercapainya full implementation dari ASW kedepan, akan berupaya semaksimal mungkin dalam bekerjasama dan berkolaborasi dengan PP INSW. Ke depan, apabila ASEAN telah menerapkan mekanisme penyampaian Form D secara mandatory melalui ASW (e-Form D), Indonesia akan turut mendorong agar ASEAN dapat memberlakukan mekanisme yang sama dengan semua Mitra FTAnya. (Her/DMR)

 

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat