Memuluskan Ekspor Komoditas Perikanan

Memuluskan Ekspor Komoditas Perikanan

Oleh Dr. Rina (Kepala BKIPM – KKP)

“Eropa terbuka untuk bisnis, namun harus ada timbal balik. Kita (red: Eropa) harus mendapatkan apa yang kita berikan. Perdagangan itu bukan sesuatu yang abstrak. Pedagangan pada dasarnya tentang pekerjaan, menciptakan peluang baru untuk bisnis, baik kecil maupun besar. Perdagangan itu tentang mengekspor standar-standar kita, baik standar sosial maupun lingkungan, standar perlindungan data ataupun persyaratan keamanan pangan.” ~ President Jean-Claude Junker’s state of the Union Address, Brussels, 13 September 2017.

Berjuang Penuhi Standar

Kita memang tidak sedang membahas urusan ekspor ke Uni Eropa, namun pernyataan dari Jean-Claude Junker itu menarik. Sebagai salah satu wilayah tujuan ekspor yang cukup strategis dan menjadi benchmark dalam perdagangan internasional khususnya komoditas Perikanan, Uni Eropa telah membuat pernyataan yang tegas akan arti penting perlindungan dan pengelolaan data di era digital. Demikian juga dengan apa yang diprogramkan oleh National Oceanic and Athmospheric Administrations Amerika Serikat sebagai SIMP (Seafood Import Monitoring Program), khususnya terkait dengan pendataan, ketertelusuran dari hulu ke hilir industri perikanan tangkap maupun industri perikanan budidaya.

Hal itu layak diteladani oleh Indonesia yang merupakan negara maritim dengan potensi perikanan dan keanekaragaman hayati berlimpah. Potensi perikanan Indonesia diestimasi mencapai 12,5 juta ton pertahun. Selain itu, Indonesia juga mempunyai 35.000 spesies biota laut yang dapat digunakan sebagai bahan obat. Maka patut disayangkan jika negara yang luas lautnya 70% dari total wilayah ini, kontribusi sektor kelautan dan perikanannya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional justru masih dibawah 30% (Presiden Jokowi, 2016).

Saat ini memang sudah ada strategi kebijakan Presiden yang telah mencanangkan bahwa ‘laut adalah masa depan bangsa’ yang dijabarkan menjadi visi mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Dari visi ini telah diturunkan menjadi tiga misi yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Tetapi nyatanya, tekad semangat maupun modal potensi sumber daya, belumlah cukup untuk mewujudkan cita-cita pembangunan perikanan nasional.

Ketika masalah kedaulatan sedang diselesaikan dengan langkah-langkah pemberantasan IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, penegakan hukum terkait pelanggaran regulasi yang dilaksanakan dengan tegas, ternyata belum memuluskan peningkatan ekspor komoditi perikanan. Ini karena di sisi lain, persaingan dalam perdagangan internasional pun semakin ketat. Ada penetapan standar dan persyaratan yang semakin tinggi juga bervariasi.  

Menjawab dengan Kerja Sama

Menghadapi situasi persaingan dalam sistem perdagangan bebas di era globalisasi dan digitalisasi, berbagai negara mengambil strategi yang berbeda - beda meskipun masih dalam koridor perjanjian perdagangan internasional yang disepakati, salah satunya adalah perjanjian SPS–WTO(Perjanjian World Trade Organization tentang penerapan sanitary and phytosanitary).

Di samping perjanjian-perjanjian bilateral, beberapa negara juga membetuk wadah kerja sama internasional yang lebih eksklusif seperti regionalisasi. Wadah kerja sama demikian diharapkan bisa lebih detail dan fokus dalam mereduksi hambatan-hambatan yang ada dalam sistem perdagangan, baik akibat adanya perbedaan latar belakang kultural antarnegara, perbedaan sistem dan metode, birokrasi, atau hal lainya yang diakibatkan isu–isu terkini dalam tren perdagangan internasional.

Salah satu kerjasama regional yang telah disepakati Indonesia adalah Asean Free Trade Area (AFTA) yaitu perdagangan bebas negara-negara ASEAN. Perdagangan bebas ASEAN dalam implementasinya, difasilitasi melalui  Asean Single Window (ASW). Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang telah mempunyai pengalaman secara nasional dalam implementasikan sistem tunggal pelayanan kepabeanan, dengan penerapan Indonesia National Single Window (INSW). Implementasi tersebut sudah terbukti mempercepat sistem pengelolaan data terkait layanan satu pintu di wilayah pabean.

INSW juga telah terbukti memberikan kemudahan layanan dari Kementerian/Lembaga yang berkepentingan di pabean. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini diwakili Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) contohnya, telah merasakan kemudahan layanan INSW. BKIPM yang turut berperan mengatur regulasi perdagangan khususnya sektor perikanan, jadi dapatmemberikan jaminan kualitas produk melalui sertifikasi kesehatan hasil perikanan secara real time, akurat dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini secara faktual mereduksi dwelling time dalam proses clearance kepabeanan dan berimplikasi langsung terhadap efisiensi biaya operasional.

Siap Terapkan e-SPS?

Terkait dengan e-SPS (e-Sanitary and Phyto-Sanitary), BKIPM telah mempunyai pengalaman penerapan e-certification dengan Uni Eropa yaitu dengan sistem yang diberi nama TRACES (Trades Control and Expert System). SistemTRACESdikelola olehDG SANCO Uni Eropa yang bersifat mandatory untuk negara anggota Uni Eropa sejak 1 januari 2005, dan voluntary untuk negara non-Uni Eropa. Indonesia melalui Otoritas Kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu BKIPM, memanfaatkan sistem ini sejak tahun 2014. BKIPM telah mempunyai payung hukum berupa Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Nomor 59/KEP-BKIPM/2016 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Penerbitan Sertifikat Kesehatan.

Dalam hal sertifikasi kesehatan produk perikanan terkait sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ke Uni Eropa, pemakai jasa menginput data sertifikat pada sistem TRACES dan menyampaikannya kepada Otoritas Kompeten untuk diproses lebih lanjut secara online. Mandatory penerapan TRACES dimulai pada tahun 2016 di 21 Unit Pelaksana Teknis BKIPM dengan jumlah sertifikat sebanyak 4.605 dari 212 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor. Melalui TRACES, pertukaran informasi antara Otoritas Kompeten dan eksportir dapat dilaksanakan dengan cepat sesuai pergerakan consignment dan analisa resiko dapat diantisipasi lebih cepat bila terjadi bahaya/ancaman. 

Meski begitu, harus diakui bahwa penerapan e-certification bukanlah tanpa kendala. Permasalahan yang dialami dalam implementasi e-certification di antaranya adalah kurangnya pemahaman para pemakai jasa yang terbiasa menggunakan sistem manual atau konvensional, masalah dalam implementasi sistem digital, dan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam sistem. Ada juga kendala belum disiplinnya pemakai jasa dan tingkat kepatuhan yang rendah.

Selain itu, masih ada stigma lama yang dipegang oleh pemakai jasa ataupun pihak importir. Pemakai jasa yang masih meminta sertifikat dengan logo garuda, hanyalah salah satu contohnya yang sering terjadi.

Sementara itu, sebagai negara yang menandatangani SPS agreement, Indonesia harus mematuhi protokol-protokol yang telah disepakati dalam hal perdagangan internasional, khususnya komoditi perikanan. Prinsip-prinsip tersebut sejatinya dapat direpresentasikan dengan sistematis apabila ada komitmen dan kesamaan visi dalam menerapkan e-SPS. (Her/DMR)

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat