Manfaatkan e-Form D, Klaim Preferensi Jadi Lebih Mudah dan Cepat

Manfaatkan e-Form D, Klaim Preferensi Jadi Lebih Mudah dan Cepat

Oleh Ali Manshur

Dalam dunia bisnis, jamak diamini ungkapan ‘makin cepat makin baik.’ Ini lantaran dari setiap waktu yang terbuang, konsekuensinya adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh uang.

Hal itu juga sebenarnya berlaku di sektor ekspor-impor. Contohnya, andai bahan baku untuk produksi cepat sampai ke produsen, maka proses produksi bisa lebih cepat dilakukan, lalu dipasarkan dalam bentuk yang sudah memiliki nilai tambah.

Menariknya, nyatanya banyak juga kasus di mana importir memutuskan menunda pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), padahal barangnya sudah tiba di pelabuhan. Salah satu alasannya adalah karena importir lebih memilih menunda pengajuan PIB, demi menunggu dokumen Certificate of Origin (CO) yang akan dijadikan dasar untuk klaim pengurangan bea masuk, sesuai dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang disepakati.

Kesepatakan CEPT-AFTA

Certiicate of Origin, dalam hal ini CO Form D, merupakan instrumen yang merepresentasikan berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal sebagai ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 1992. Dengan pemberlakuan AFTA, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk memperlancar arus barang di kawasan melalui penurunan bea masuk, dengan penjadwalan yang ditetapkan dalam kesepakatan Common Effective Preferential Tariff AFTA (CEPT-AFTA).

Barang-barang yang mendapatkan fasilitas penurunan bea masuk juga harus memenuhi ketentuan asal barang (Rules of Origin / ROO) yang disepakati negara anggota ASEAN. CO Form D kemudian merepresentasikan pemenuhan ROO tersebut, sehingga importasi atas barang terkait dapat memanfaatkan skema penurunan bea masuk. Komitmen ASEAN untuk memperlancar arus barang di kawasan berlanjut setelah berlakunya CEPT-AFTA.

Nilai pengurangan bea masuk sangat besar, bahkan lebih besar dari biaya demurrage (biaya kelebihan waktu berlabuh) yang harus ditanggung importir ketika menginapkan barangnya di pelabuhan. Oleh karena itu, CO memiliki nilai yang signifikan besarnya dalam konteks importasi dari negara atau kawasan yang telah memiliki FTA dengan Indonesia.

Tidak mengherankan jika pemenuhan dokumen (documentary compliance) lantas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya penanganan kargo di pelabuhan atau dikenal sebagai dwelling time. Permasalahan muncul karena ternyata pengiriman dokumen CO Form D yang berbentuk hardcopy melalui kurir lintas negara juga membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan.

Dilatari hal ini, negara anggota ASEAN sepakat untuk memulai inisiasi pertukaran dokumen CO Form D secara elektronik (e-Form D). Sejak Januari 2018, akhirnya ASEAN Single Window mulai beroperasi secara resmi, dengan pertukaran dan penerapan e-Form D untuk klaim bea masuk preferensi (pengurangan atau penghapusan bea masuk).

Pemanfaatan e-Form D

Pertukaran data live e-Form D sebenarnya telah sukses dilaksanakan sejak bulan Maret 2017 dengan melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun demikian, negara anggota ASEAN masih memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian legal untuk dapat memanfaatkan data e-Form D tersebut untuk klaim bea masuk preferensi.

Di Indonesia sendiri, dasar hukum penerapan e-Form D tertuang dalam PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, yang mulai berlaku pada 28 Januari 2018. Dengan adanya PMK tersebut, importir memiliki opsi untuk menggunakan e-Form D dalam proses klaim bea masuk preferensi. Jadi importir tidak perlu lagi menunggu dokumen hardcopy dikirimkan dari eksportir, yang seringkali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup signifikan.

Untuk memanfaatkan mekanisme e-Form D melalui ASW, importir cukup meminta nomor dan tanggal e-Form D dari eksportir kemudian memasukkan nomor dan tanggal tersebut dalam modul PIB yang diajukan ke kantor Bea dan Cukai.  Sebagai catatan, sebelum memasukkan ke modul PIB, importir hendaknya melakukan tracking e-Form D di website INSW untuk memastikan data e-Form D terkait telah masuk ke sistem INSW dan telah dialirkan ke sistem Bea dan Cukai dengan elemen data yang lengkap sesuai ketentuan.

Kemudian, petugas Bea dan Cukai akan melakukan proses pemeriksaan dan rekonsiliasi antara data e-Form D yang diterima dari INSW dengan informasi pada PIB yang disampaikan oleh importir. Apabila semua elemen data sesuai ketentuan, maka bea masuk preferensi dapat diberikan.

Dalam kondisi khusus ketika terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan data e-Form D tidak terbaca di sistem Bea dan Cukai, maka importir dapat melakukan pencetakan e-Form D melalui website INSW dan menyampaikannya ke petugas Bea dan Cukai. Ketentuan ini juga telah diatur dalam PMK 229/PMK.04/2017.

Dengan demikian, penerapan e-Form D yang difasilitasi oleh sistem ASW/INSW sejatinya akan membuat proses klaim bea masuk preferensi menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. (Her/Ve)

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat