Gunakan Internet, Amankah Pertukaran Data di ASW?

Gunakan Internet, Amankah Pertukaran Data di ASW?

Oleh Hera Khaerani

Hadirnya internet memang memberikan banyak kemudahan bagi kita, namun bukanlah rahasia jika di balik kemudahan yang ada, internet juga membuka berbagai kerentanan. Dari tahun ke tahun, jumlah kasus kejahatan siber (cyber crime) terus meningkat. Modus dan tingkat kerugian yang ditimbulkan pun sangat bervariasi.

Lembaga pemerintah juga tidak luput dari serangan semacam ini. Masih hangat dalam ingatan bagaimana di pertengahan tahun ini, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas ketika pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Sebelumnya, Ransomware Wannacry juga menyerang banyak instansi pemerintah di berbagai negara.

Lantas, bagaimana halnya dengan ASEAN Single Window (ASW) yang memanfaatkan internet dalam proses pertukaran datanya, amankah? Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW Muwasiq M. Noor, menjelaskan bahwa sebelum ASW berjalan, isu keamanan sudah menjadi hal yang secara intensif dibahas. “Waktu awal, ada konsultan yang mendefinisikan mengenai standar minimum keamanan untuk data,” ujarnya (9/4).

Jadi sedari awal, sudah disadari bahwa jaringan internet butuh beberapa persyaratan untuk bisa aman digunakan. Salah satunya yang diterapkan dalam pertukaran data di ASW adalah public key infrastructure (PKI).

Dalam teknologi keamanan, dikenal istilah signature (tanda tangan) yang menjadi semacam kunci. Selain public key yang tidak dirahasiakan pemiliknya dan dapat diketahui siapa saja, ada yang disebut private key di mana hanya penerima yang akan mendapatkan pesan aslinya. “Kalau ada pihak lain yang berusaha membaca pesan tersebut, tidak akan terbaca pesan aslinya,” Muwasiq menjelaskan soal private key.

Di ASW, digunakan public key infrastructure (PKI) yang merupakan gabungan keduanya. Dengan menggunakan PKI, maka pihak yang memberi kunci otorisasi untuk mengenkripsi pesannya ada dua, yakni dari publik dan privat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa keamanan dalam sistem yang menerapkan PKI itu ganda. “Dengan PKI ini kita bisa jamin (red: keamanan sistem ASW),” tandas Muwasiq.

Kendati demikian, Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW itu menjelaskan bahwa teknologi enkripsi bukanlah satu-satunya parameter yang menentukan tingkat keamanan pertukaran data elektronik dalam kerangka ASEAN Single Window. “Kita juga perlu lihat infrastruktur di level nasionalnya,” imbuhnya.

Setiap negara perlu memiliki standar keamanan yang sama agar pertukaran data elektroniknya berlangsung aman. Indonesia National Single Window misalnya, untuk kepentingan di ASEAN, juga harus menggunakan public key infrastructure. Lalu secara rutin, penetration test pun dilakukan untuk menguji keamanan. “Semaksimal mungkin sesuai kaidah keamanan nasional,” katanya.  

Ini berbeda dengan penerapan standar keamanan yang diberlakukan INSW untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk metode komunikasi dengan Kementerian/Lembaga misalnya, diamankan sendiri dengan mulai menggunakan jaringan tertutup melalui dedicated line, jadi tidak menggunakan jaringan internet yang lebih rentan disusupi andai pengamanannya kurang.  

Tanpa Server Terpusat

Menariknya ketika berbicara pertukaran data dalam kerangka ASEAN Single Window, posisi ASW bukanlah di tengah negara-negara ASEAN yang melakukan pertukaran data. Ini lantaran ASW merupakan lingkungan yang memungkinkan pertukaran data itu berlangsung. “Secara fisik, tidak ada apa-apa di tengahnya,” ungkap Muwasiq.

Adapun yang disebut sebagai ASW gateway, adalah server di negara masing-masing. Sebagai contoh dalam pertukaran data antara Indonesia dan Malaysia, maka pengiriman langsung dari gateway Indonesia dan diterima oleh gateway Malaysia.

“Produk ASW ya gateway ini,” cetus Muwasiq. Mulanya, sempat diusulkan agar gateway tersebut terpusat dan digunakan semua negara anggota ASEAN, namun konsep tersebut tidak diterima karena memunculkan isu kepercayaan terhadap negara yang ditunjuk untuk penempatan servernya. Kemudian disepakati konsep server yang didesentralisasi, terdapat di setiap negara.

Salah satu kekurangan sistem yang tidak terpusat ini adalah untuk pertukaran data bisa berlangsung lancar, maka sistem negara masing-masing harus siap. Ketika ada kendala di salah satu negara, maka PMO (project manager officer) di ASEAN Secretariat berwenang menindaklanjuti permasalahan tersebut. Jika tidak dapat diselesaikan, maka isu tersebut dimasukkan dalam agenda yang dibahas dalam pertemuan Technical Working Group ASW.

Tidak Perlu Ragu

Muwasiq M.Noor menjelaskan bahwa single window pada prinsipnya menyederhanakan proses perdagangan menggunakan sistem informasi dan teknologi. Pada tahap awal, simplifikasi yang diharapkan adalah pengurangan kertas dan peran manusia dalam prosesnya.

“Baik disepakati atau tidak, manusia itu berperan menghambat kalau prosesnya itu tinggi,” cetusnya. Dalam pelayanan ketika petugas harus membaca dokumen, dibutuhkan setidaknya 5 (lima) menit untuk membaca dokumen tersebut, lalu 10 (sepuluh) menit untuk mencerna isi dokumennya. Setelah itu, otak manusia masih memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan memutuskan. Lamanya waktu yang dibutuhkan itu manusiawi, namun akan menghambat proses ketika jumlah dokumen yang harus diperiksa sangat banyak, sebagaimana yang terjadi dalam kegiatan ekspor/impor.

Kendala itu kemudian diharapkan bisa diselesaikan dengan pemanfaatan komputer. Ketika elemen data dari dokumen dikirim dan diproses dengan komputer, maka prosesnya tidak hanya cepat, namun juga akurasi petugas jadi lebih tinggi karena dibantu sistem komputer. “Dulu saat izinnya dalam bentuk kertas, dicek petugas. Kalau petugasnya ragu, perlu telepon dulu ke instansi di negara asalnya, bahkan meminta dokumen asli dikirim,” kisah Muwasiq.

Penerapan ASW menurutnya jelas bermanfaat bagi eksportir dan importir karena konsep pengiriman dokumen kertas diubah menjadi elektronik, mengurangi biaya kurir, mengurangi biaya penimbunan di pelabuhan, akhirnya berpengaruh ke harga barang yang bisa menjadi lebih murah. Bahkan berkat ASW, pengurangan/penghilangan tarif preferensi bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu dokumen asli tiba. “Makanya kalau kita tanyakan ke perusahaan-perusahan yang pakai e-ATIGA form D, itu pasti senang sekali sekarang, tidak perlu menunjukkan kertas, akurat, dan dia bisa langsung keluar bayar biaya preferensi,” ujarnya yakin.

Hadirnya ASEAN Single Window juga bermanfaat bagi pemerintah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, adanya ASW mendorong lahirnya Indonesia National Single Window yang mengurangi keruwetan proses di Kementerian/Lembaga terkait ekspor dan impor.  

Di sisi lain, kita harus lihat bahwa semua ada mata rantai ekonominya. Kalau barang masuk dan keluar cepat, maka produksi jadi efisien. “Begitu produksi efisien, harga makin kompetitif, lalu ekspor akan semakin mudah karena barangnya laku dibeli negara lain. Otomatis itu akan bantu ekonomi nasional,” terang Muwasiq tentang dampak tidak langsung dari penerapan ASW dan INSW.

Selanjutnya, dia meyakini bahwa kemudahan-kemudahan berbisnis dengan cara itu, akan memancing investasi masuk. “Negara lain akan melihat bahwa enak loh taruh (red: investasi) di Indonesia, impor cepat, berbagai fasilitas cepat, ekspor lancar cepat, semua paperless, jadi transparansi jelas,” imbuhnya.

Muwasiq sendiri berharap ke depannya ASW memungkinkan pertukaran data elektronik semua dokumen, termasuk business to business, agar semakin efisien. Saat ini, dokumen yang dipertukarkan baru bisa government to government. Cita-cita itu diyakini belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena perbedaan hukum yang berlaku di setiap negara. “Kalau di negara lain ada yang memalsukan datanya, gimana saya bisa mengikat hukum orang tersebut,” katanya mengambil contoh konsekuensi hukum yang mungkin terjadi.

Terlepas dari harapan jangka panjang itu, dia berharap agar semua model koordinasi antarnegara dalam kerangka ASW, harus elektronik semua. “Supaya makin cepat dan kompetitif,” tutupnya. (Her/Ro)

*Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat