Berbakti Pada Dua Ibu

Berbakti Pada Dua Ibu

Berbakti Pada Dua Ibu Oleh Hera Khaerani

ASEAN Single Window (ASW) itu ibarat ‘ibu’ bagi Indonesia National Single Window (INSW), demikian Djadmiko mengumpamakan. Kepala Pengelola Portal INSW itu mengatakan bahwa berkat adanya kesepakatan negara anggota ASEAN untuk membangun ASW saat Bali Concord II (2003), muncullah kebutuhan untuk segera membangun national single window (NSW) di negara kita. Malah menurutnya, ASW adalah ibu bagi semua national single window di negara-negara anggota ASEAN. "Tanpa ada pertemuan dan kesepakatan itu, mungkin masing-masing negara tidak akan segera merasa butuh membangun single window," cetusnya (3/8). 

Dalam konteks kepentingan regional, adanya ASW diharapkan dapat melancarkan ekspor-impor di ASEAN dengan terintegrasinya sistem antarnegara yang mempertukarkan dokumen elektronik ekspor-impor. Termasuk di antaranya adalah surat keterangan asal (SKA), sertifikat sanitary and phytosanitary, ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), dan pengurusan tarif preferensi.

Awalnya, Indonesia merupakan negara yang terdepan dalam pembangunan national single window. Ketika negara lain belum memiliki NSW, Indonesia berani lebih dulu membangunnya. "Itu kan menunjukkan keseriusan kita dalam memenuhi komitmen," tukas Kepala PP INSW. 

Di berbagai bidang, banyak yang suka mengatakan bahwa Indonesia tertinggal. Namun terkait national single window, Indonesia telah membuktikan bahwa kita terdepan. "Indonesia tidak tertinggal. Kemampuan orang-orang teknis kita juga bagus," tandasnya. 

Pengakuan atas kompetensi Indonesia dalam hal single window terbukti, utamanya dalam sidang atau forum international di mana INSW sering diminta menjadi pembicara dan berbagi soal pengalaman membangun NSW. Mesir, Nepal, dan Yordiania, hanyalah segelintir negara yang pernah datang berkunjung ke Indonesia dan memuji kesiapan INSW yang mereka sebut sudah lebih maju dari negaranya. Di sisi lain, peringkat Bank Dunia untuk EODB (Ease of Doing Business) juga menunjukkan bahwa hadirnya INSW turut berperan untuk memuluskan perdagangan antarnegara.

Dalam kerangka ASW, Indonesia tidak hanya unggul dalam hal kompetensi, namun juga komitmen. Hal ini terlihat dari lancarnya ratifikasi kesepakatan terkait ASW. Ketika ditanyai parameter lancarnya ratifikasi, Kepala PP INSW menjelaskan hal itu terkait cepatnya waktu yang dibutuhkan untuk ratfikasi, juga dari segi isi yang tidak pernah dipermasalahkan.

Djadmiko mengungkap, selama ini tidak hanya di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, level kementerian pun mendukung. “Kalau sudah sepakat di ASEAN, tidak ada Kementerian/Lembaga yang menolak,” sebutnya.

Menurutnya, itu tidak terlepas dari proses pembahasan yang biasanya selalu melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebelum berangkat ke pertemuan ASW, rutin diadakan pertemuan dengan K/L terkait, sehingga apa yang diusulkan dalam pertemuan ASW, sudah dipakati bersama. Dalam berbagai pertemuan, INSW juga tidak pergi sendiri melainkan bersama delegasi dari sejumlah Kementerian/Lembaga lain.

Dukung Kebutuhan Dalam Negeri

Kendati kelahirannya didorong oleh kesepakatan membangun ASEAN Single Window, menurut Djadmiko, Indonesia National Single Window selalu memprioritaskan kepentingan dalam negeri sebagai ‘ibu kesatu’. Sebelum pertukaran data elektronik berjalan di ASW, INSW digerakkan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri. “Pada saat itu, banyak yang mengeluhkan sulitnya mengurus ekspor karena harus datang langsung ke setiap Kementerian/Lembaga terkait perizinan dan ekspor/impor,” kisah Kepala PP INSW.

Dengan sistem yang terintegrasi, orang tidak perlu datang, cukup mengajukan secara online. Makanya, tidaklah mengherankan jika peran INSW di dalam negeri juga diakui.

Dalam paket kebijakan ekonomi saja, ada beberapa poin yang melibatkan INSW dalam mewujudkannya. Meski mandat awalnya hanya mengelola portal INSW untuk penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekpor, impor, dan logistik secara elektronik, PP INSW juga diminta untuk membantu mempersiapkan perpindahan pengawasan dari border ke post border, pengawasan kuota impor, dwelling time, dan seterusnya.

Dari sisi lintas kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga kerap meminta PP INSW untuk turut membantu. Termasuk yang teranyar adalah mendukung aspek teknis dari Online Single Submission (OSS) untuk pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. “Saat pemerintah menyuruh kita, saya menganggapnya itu pengakuan pemerintah bahwa keberadaan kita (INSW) baik dan tahu bahwa INSW bisa membantu,” simpul Djadmiko.

Cara ASEAN

Dalam pelaksanaannya, kesepakatan negara-negara di ASEAN Single Window memang berlangsung lama. Hal ini karena ASEAN way menyaratkan semuanya baru bisa berjalan jika tercapai mufakat kesepuluh negara anggota ASEAN, bukannya pemungutan suara terbanyak. Jika ada satu saja negara yang menolak, maka kesepakatan tidak terjadi dan tidak bisa dilaksanakan.

Hal ini menurut Kepala PP INSW, adalah prinsip ASEAN yang harus dihormati bersama. Lebih lanjut, menurutnya itu memang cara yang ideal. “Kalau pakai suara terbanyak, nanti ada negara yang tertinggal. Cara ini memang membuat prosesnya lama, tapi begitu disepakati, semua negara akan nyaman,” pikirnya.

“Saya secara pribadi merasa itu cara yang baik karena kita merengkuh semuanya. Walaupun kita dibilang jadi lamban karena menunggu, nyatanya kita tidak menunggu sambil diam, melainkan menunggu sambil bersiap-siap,” lanjutnya.

INSW dalam Harapan

Kepala PP INSW berharap semoga ASEAN Single Window bisa terlaksana sebagaimana yang disepakati, sesuai jangka waktu yang diharapkan. Bila national single window kesepuluh negara anggota ASEAN sudah terbangun, dia meyakini kelancaran arus barang di ASEAN akan terwujud dan tercapai efisiensi yang manfaatnya akan dinikmati seluruh masyarakat. “Kalau ekpor/impor sudah efisien, masyarakat juga yang menikmati karena harga barang-barang tidak tinggi,” jelas Djadmiko.

Lebih lanjut, dia mendukung agar pertukaran dokumen elektronik yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan logistik, juga diterapkan dengan negara-negara lain di luar ASEAN. Hal ini sebenarnya sudah mulai dibahas, di antaranya untuk kegiatan perdagangan dengan Australia, Belanda, Korea, dan Jepang. “Kita membangun (INSW) memang di bawah ibunya ASW, tapi manfaat INSW bisa diperluas,” tukasnya.

Djadmiko menjelaskan, untuk pertukaran data secara elektronik dengan negara atau kawasan di luar ASEAN, hubungan kerja sama perlu dirintis oleh kementerian terkait. Kemudian jika memerlukan bantuan INSW untuk teknis pertukaran data, bisa melibatkan INSW. “Sepanjang mereka (red: Kementerian/Lembaga) mau pakai bantuan kita, akan kita dukung,” tutup Kepala PP INSW. (Her)

Tulisan ini sebelumnya diterbitkan di INSW Magz edisi keempat