Penerapan INSW Diperluas

Penerapan INSW Diperluas

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/pmk.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window

Mei 2018 – Menteri  Keuangan Sri Mulyani menetapkan PMK 63/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/pmk.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan  Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window. Peraturan Menteri tersebut akan mulai berlaku 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.

Dengan ditetapkannya PMK tersebut, maka penerapan sistem INSW secara penuh (mandatory) dalam kegiatan ekspor dan/atau impor, akan semakin luas. Sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/pmk.01/2008, sistem INSW diterapkan di 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia, yakni Tanjung Priok (KPU Tipe A Tanjung Priok), Tanjung Emas (KPPBC Tipe Madya Tanjung Emas), Tanjung Perak (KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak), Belawan (KPPBC Tipe Madya Belawan), dan Bandara Udara Soekarno Hatta (KPU Soekarno Hatta).

Dalam perkembangannya, hingga awal 2018 inisistem INSW sudah diberlakukan secara penuh di 22 Kantor Pabean. Nantinya setelah pemberlakuan PMK yang baru ini, penerapan INSW secara penuh juga akan dilakukan di 70 KPPBC lainnya

Sebagai catatan, wilayah Indonesia yang luas dan berciri kepulauan menyebabkan tersebarnya pintu masuk dan keluar barang ekspor dan impor baik melalui pelabuhan laut, darat maupun udara. Indonesia memiliki lebih dari 2000 pelabuhan namun hanya 111 pelabuhan diantaranya merupakan pelabuhan yang difungsikan untuk perdagangan internasional. Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional dan lalu lintas barang, diperlukan suatu sistem handal yang dapat melakukan pengawasan dan sekaligus mempercepat arus barang di pelabuhan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, serta untuk mendukung penerapan sistem ASEAN Single Window, perlu melakukan perluasan lokasi penerapan secara penuh (mandatory) sistem Indonesia National Single Window. Hal inilah yang melandasi perlunya perubahan

Sesuai PMK 63/PMK.01/2018 tersebut, pemberlakuan sistem INSW di 70 KPPBC bervariasi, ada yang berlaku sejak PMK 63/PMK.01/2018 ditetapkan, 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan. Perbedaan pemberlakuan itu didasarkan pada berbedanya tingkat kesiapan Kantor Pabean dan Kementerian/Lembaga terkait. Pada 2017 silam, PP INSW telah melakukan Kajian Perluasan Pelabuhan Mandatory INSW yang menganalisis faktor-faktor prioritas penetapan mandatory INSW dan menjelaskan potensi mandatory INSW di pelabuhan. Kajian tersebut mengonfirmasi adanya perbedaan tingkat kesiapan penerapan sistem INSW.

“Menurut Kepala PP INSW Djadmiko, perluasan pelabuhan mandatory INSW merupakan suatu keniscayaan mengingat manfaat bagi stakeholder PP INSW sangat besar dan akan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor di pelabuhan internasional. “Selain itu, perluasan pelabuhan mandatory INSW juga merupakan amanat Paket Kebijakan Ekonomi ke XI, sehingga pelaksanaan perluasan mandatory diharapkan dapat segera terealisasi,” pungkasnya.

DOWNLOAD PMK