KAGUM SISTEM EKSPOR IMPOR INDONESIA, PEMERINTAH JORDANIA BELAJAR KE INSW

KAGUM SISTEM EKSPOR IMPOR INDONESIA, PEMERINTAH JORDANIA BELAJAR KE INSW

Pemerintah Indonesia patut bangga. Dunia internasional makin banyak yang mengagumi sistem online ekspor-impor yang dimiliki Indonesia

Jakarta, 1 September 2016

Pemerintah Indonesia patut bangga. Dunia internasional makin banyak yang mengagumi sistem online ekspor-impor  yang dimiliki Indonesia. Kali ini, giliran Pemerintah Jordania belajar ke Indonesia dengan mengunjungi PP-INSW (Indonesia National Single Window). 

Kepala PP-INSW Djadmiko mengungkapkan Pemerintah Jordania mengirim sejumah pejabat terasnya ke Indonesia selama tiga hari (29 – 31 Agustus 2016). Mereka antara lain pejabat Customs, Food and Drugs Agency (FDA), dan Ministry of Agriculture. Delegasi dipimpin oleh Col. Ahmed El Alem, IT Director, Jordan Customs. "Kunjungan Pemerintah Jordania ini untuk belajar mengenai sistem INSW.   Kunjungan ini difasilitasi oleh United Nation Development Program (UNDP), yang menilai sistem INSW sudah cukup maju sehingga patut menjadi tujuan study visit dari negara-negara yang mendapat bantuan UNDP," tegas Djadmiko.  Sebelumnya, pada bulan Maret 2016, UNDP juga telah memfasilitasi kunjungan delegasi Pemerintah Mesir ke INSW. Penilaian UNDP ini membanggakan karena badan dunia itu telah menempatkan INSW sebagai sebuah sistem administrasi ekspor impor sejajar dengan sistem serupa di negara-negara maju dunia. "Kepercayaan UNDP ini akan menjadi modal besar bagi INSW untuk meningkatkan kualitas sistem dan pelayanan," ujarnya. 

Pada hari pertama, delegasi melakukan courtesy call dengan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Edy Putra Irawady, selaku Wakil Sekretaris Dewan Pengarah PP-INSW. Pada pertemuan ini, pemerintah kedua negara diharapkan meningkatkan hubungan ekonomi, salah satunya melalui pertukaran pengalaman dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kegiatan ekspor dan impor, seperti sistem single window yang sudah berjalan di Indonesia. "Pada kesempatan tersebut, delegasi juga mendapatkan penjelasan mengenai sejarah, kelembagaan dan aspek teknis sistem INSW yang disampaikan oleh pimpinan PP-INSW," ujar Djadmiko.

Pada hari kedua, delegasi diterima oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Heru Prambudi). Delegasi Jordania mendapatkan pemaparan mengenai peran in-house system Ditjen Bea dan Cukai (Custome and Excise Integrated System Automation / CEISA) dalam sistem INSW. "Para pejabat Jordania itu juga dijelaskan pelaksanaan manajemen resiko pada Ditjen Bea dan Cukai, termasuk rencana penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Penerapan ini merupakan inisiatif yang sangat bagus untuk mempercepat proses customs clearance dan memperpendek waktu dwelling time," imbuhnya.

Delegasi Jordania juga melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat pelaksanaan prosedur ekspor dan impor secara elektronik melalui sistem INSW. Sejumlah fasilitas Monitoring and Control Room yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada hari terakhir, delegasi melakukan pertemuan dengan jajaran Badan Karantina Pertanian (Barantan) serta melaksanakan roundtable consultation dengan Kementerian/Lembaga terkait. Barantan mendemonstrasikan sistem elektroniknya yang telah terintegrasi dengan Portal INSW dan dapat memonitor aktivitas penerbitan dokumen karantina pada kantor-kantor karantina di seluruh Indonesia secara real time. Barantan juga menunjukkan data transkasi ekspor/impor dengan Jordania yang saat ini masih menggunakan hardcopy sertifikat Sanitary and Phyto-Sanitary. Untuk itu, Barantan menawarkan kerjasama dengan pemerintah Jordania untuk dapat mempertukarkan data sertifikat secara elektronik (e-certificate), sebagaimana saat ini telah dilakukan antara Indonesia dengan Belanda, Selandia Baru dan beberapa Negara lainnya.

Roundtable consultation yang dihadiri oleh perwakilan dari PP-INSW, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Pertanian dan BPOM membahas berbagai isu teknis dalam operasional sistem INSW termasuk tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sistem INSW. Delegasi Jordania diantaranya menanyakan mengenai perbedaan prosedur clearance sebelum dan sesudah implementasi INSW, terutama terkait prosedur penyampaian perizinan dari Kementerian/Lembaga ke Bea dan Cukai. Delegasi juga menanyakan mengenai prosedur inspeksi terhadap komoditas wajib karantina, dimana untuk beberapa komidtas inspeksi dilakukan di Negara asal komoditas tersebut untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti ketentuan kehalalan produk.

Di akhir pertemuan, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP-INSW, Harmen Sembiring, menyampaikan harapan agar kunjungan delegasi Pemerintah Jordania kali ini dapat berkontribusi pada penguatan hubungan ekonomi dan peningkatan volume perdagangan kedua Negara. (*)