NSW BERTEKAD TERAPKAN ISRM AKHIR AGUSTUS

NSW BERTEKAD TERAPKAN ISRM AKHIR AGUSTUS

ISRM nantinya akan diterapkan dengan menggunakan platform single submission pada Portal INSW

Sesuai mandat Paket Kebijakan Ekonomi XI, Pimpinan PP-INSW bertekad akan menerapkan Indonesia Single Risk Management (ISRM) pada akhir Agustus 2016. INSW akan mengintegrasikan manajemen risiko pada Ditjen Bea dan Cukai, Badan POM, dan Karantina.

"ISRM nantinya akan diterapkan dengan menggunakan platform single submission pada Portal INSW," tegas Kepala PP-INSW, Djadmiko, di Jakarta Senin (8/8).

Untuk menyiapkan penerapan ISRM, PP-INSW bersama  Bank Dunia menyelenggarakan "Risk-Based Complience Management Knowledge Exchange Workshop" di Jakarta. Workshop dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu kelas ke-1 untuk para staf dilaksanakan pada l 27 – 28 Juli 2016 dan kelas ke-2 untuk para pejabat pada tanggal 3 – 4 Agustus 2016. Peserta workshop merupakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang telah terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW).

"Kami mengundang expert risk management dari Australia, Mr. Shane Davie dan Dr. Philip Corrigan, agar seluruh persiapan dapat lebih maksimal," ujarnya.

Workshop difokuskan untuk meng-update para pengambil kebijakan di Kementerian/Lembaga mengenai praktik-praktik terbaik internasional (international best practices). Khususnya penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha ekspor dan impor. Menurut Djatmiko, Kementerian/Lembaga umumnya selalu menghadapi 2 risiko dalam pelaksanaan tugasnya. Risiko pertama yaitu  pelaku usaha tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan. Risiko kedua,  Pemerintah tidak dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk menjamin lancaranya kegiatan ekspor dan impor. Menurutnya, penerapan manajemen risiko di berbagai negara di dunia terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi akibat volume perdagangan dunia yang terus melonjak dan tidak seimbang dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah terutama dalam melakukan pengawasan.

"Saat ini Pemerintah juga semakin dituntut semakin efektif dan efisien dalam menegakkan aturan," ujarnya.

Workshop juga membahas  ISO 31000:2009 tentang standar internasional dalam penerapan risk manajemen. Menurut standar tersebut penerapan risk manajemen harus mencakup penetapkan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, pengujian dan pemprioritasan risiko, dan pengelolaan risiko.

"Dalam pelaksanaanya, setiap tahap tersebut harus melibatkan proses komunikasi dan konsultasi antar stakeholders serta monitoring dan review," paparnya. (*)