Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Indonesia National Single Window (INSW)

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Indonesia National Single Window (INSW)

SENTUL - Dengan telah dibentuknya satuan kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) Kementerian Keuangan RI sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window dan untuk meningkatkan kapasitas kerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) di Kementerian/Lembaga, bertempat di Sentul, Bogor, PP INSW Kementerian Keuangan RI mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem INSW pada tanggal 2-4 Desember 2015.

Kegiatan Bimtek Sistem INSW diikuti oleh perwakilan dari 18 Kementerian/Lembaga yang semua pelayanan perizinan ekspor-impornya terintegrasi di portal INSW. Sebagai narasumber pada kegiatan ini, selain dari internal PP INSW, juga disampaikan arahan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang OBTI Kemenkeu RI, Deputi Menko Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian RI, dan perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Bahwa core dari sistem INSW adalah data dari Kementerian/Lembaga, sehingga keberadaan dan peranan Kementerian/Lembaga di sistem INSW sangat penting. Menteri Keuangan saat ini sangat konsen terhadap sistem IT yang berhubungan dengan pelayanan publik, salah satunya adalah sistem INSW. National Single Window (NSW) merupakan komitmen semua negara ASEAN dalam peningkatan pelayanan ekspor dan impor, sehingga menjelaskan NSW akan lebih mudah karena sudah menjadi komitmen bersama," tutur Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang OBTI Kemenkeu RI, Susiwiyono, dalam arahan sambutan dan pembukaan kegiatan ini.

Lebih lanjut, Susiwiyono mengatakan bahwa penguatan kelembagaan PP INSW dan pembangunan public trust sangatlah penting. Diharapkan, selain bukti konkret yang saat ini telah dihasilkan, PP INSW dapat mengambil langkah-langkah dalam pengembangan NSW ke depan, misalnya terkait sistem MPN G2, pengintegrasian Indonesia National Trade Repository (INTR) ke dalam ASEAN Trade Repositoty (ATR),  dan pengembangan lainnya terkait sistem INSW Generasi kedua (Sistem INSW G2).

Dalam kesempatan sesi sharing session, Susiwiyono juga membahas beberapa kendala dan masukan teknis yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait standardisasi perijinan, proses bisnis PP INSW, dan lainnya.

"INSW merupakan salah satu wujud transformasi debirokratisasi di Indonesia di dalam memberikan kemudahan usaha, kelancaran arus barang dan kepastian usaha. Sistem INSW ke depan diharapkan menjadi acuan negara-negara lain dalam penerapan sistem NSW. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peran INSW sangat besar, terkait transformasi nasional, baik secara eksternal maupun internal. Ke depan, INSW diharapkan menjadi sebuah otoritas kompeten, yaitu sebagai national flagships, karena mempunyai otoritas untuk berunding, berkoordinasi, berkomitmen bersama, dan otoritas untuk menetapkan," ungkap Edy Putra Irawady, Deputi Menko Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian RI, yang turut memberikan pengarahan dalam kegiatan dimaksud dalam sesi yang bertema Arah Kebijakan INSW ke Depan.

Dalam kesempatan itu, Kepala PP INSW, Djadmiko, juga memaparkan landasan hukum, struktur organisasi, fungsi dan peran, serta program kerja PP INSW ke depan. Djadmiko juga menyampaikan, bahwa akan dibentuk perwakilan untuk masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai Liaison Officer (LO) yang berperan untuk memberikan dan sharing informasi terkait perubahan kebijakan ekspor dan impor dan hal teknis lainnya di Kementerian/Lembaga terkait, begitu juga dengan adanya LO di pihak PP INSW, dengan demikian diharapkan koordinasi dan integrasi semakin kuat, solid, dan responsible.

Dalam kegiatan tersebut, juga dipaparkan tema-tema dan sharing diskusi lainnya, seperti tema Single Submission, Single Processing, and Single Decision Making serta Service Level Arrangement (janji layanan) pengurusan perizinan melalui INSW yang disampaikan oleh Muwasiq M. Noor, selaku Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW, kemudian tema Peranan Kementerian/Lembaga dalam INSW (INTR, ASW, dan Portal INSW) yang dipaparkan oleh Hari S. Noegroho, selaku Deputi Bidang Bisnis Proses PP INSW, serta tema Perkembangan ASW yang disampaikan oleh Harmen Sembiring, selaku Deputi Hubungan Antar Lembaga PP INSW. Selain itu, dipaparkan juga tema terkait Legal Framework INSW berdasarkan UU ITE oleh Riki Arif Gunawan selaku Kasubdit Teknologi, Kominfo RI.

Sharing session masing-masing tema berjalan cukup hangat dan baik, dengan dipandu oleh Deputi III PP INSW, Harmen Sembiring, selaku moderator acara. Cukup banyak masukan dan komentar teknis dari peserta perwakilan Kementerian/Lembaga yang didiskusikan pada kegiatan tersebut.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pengakuan dan eksistensi peranan Kementerian/Lembaga sebagai inti dari sistem INSW dapat lebih dioptimalkan, seiring dengan program kerja pengembangan PP INSW ke depan. Kegiatan koordinasi dan sinergi serta kegiatan konkret lainnya akan terus dilakukan dengan perencanaan dan mekanisme yang lebih baik dan terstruktur untuk menciptakan hasil yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengembangan dan pengimplementasian sistem INSW untuk pelayanan kepada publik yang lebih baik. (trihs)