BAPETEN Tergabung Dalam Indonesia National Single Window

BAPETEN Tergabung Dalam Indonesia National Single Window

BAPETEN secara resmi bergabung dalam INSW pada implementasi tahap III.

Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan INSW meresmikan peluncuran implementasi tahap III sistem NSW di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, Selasa tanggal 23 Desember 2008. Ketua Tim Teknis Persiapan NSW Susiwiyono ketika menyampaikan laporan persiapan implementasi tahap III NSW mengatakan, dalam implementasi tersebut terjadi kenaikan jumlah importir yang dilayani dari sebelumnya hanya 146 perusahaan importir jalur prioritas dan Mitra non prioritas menjadi 4.852 importir.

Saat ini jumlah importir yang terdaftar di 5 pelabuhan utama (Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soetta) tercatat 18.737, namun dari jumlah itu yang aktif hanya 4.852 importir.

"Mulai hari ini, penerapan sistem NSW impor dilakukan secara mandatori untuk melayani aktivitas impor melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas, sementara di Tanjung Perak, Belawan, dan Bandara Soetta dilakukan secara terbatas untuk importir dan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang ditunjuk sebagai peserta uji coba yakni sekitar 10 persen dari total importir dan PPJK," kata Susiwiyono.

Sementara itu, dari sisi penambahan instansi pemerintah yang melaksanakan sistem NSW, pada 2008 direncanakan akan bertambah sembilan, sehingga menjadi 14. Namun instansi pemerintah baru yang benar-benar sudah siap melaksanakan hanya tiga yakni Ditjen Keparmasian dan Alat kesehatan Depkes, Ditjen Postel Depkominfo, dan BAPETEN.

Dengan demikian implementasi tahap III NSW melibatkan delapan instansi pemerintah. Hadir dalam peresmian implementasi tahap III sistem NSW antara lain Mendag Mari E Pangestu dan Menneg BUMN Sofyan Djalil.

Peluncuran implementasi tahap III merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka pembangunan dan penerapan sistem NSW di Indonesia dan sekaligus merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sebagaimana amanat Inpres No 5/2008 tentang Fokus Kebijakan Ekonomi 2008-2009.