Sistem Elektronik Wajib Diberlakukan Dalam Penanganan Dokumen Perizinan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi

Sistem Elektronik Wajib Diberlakukan Dalam Penanganan Dokumen Perizinan Impor Alat dan Perangkat Telekomunikasi

POSTEL, Kebutuhan untuk menerapkan Sistem National Single Window di Indonesia, selain dilatar belakangi oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional ASEAN, juga didorong oleh adanya kebutuhan di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor - impor di Indonesia.

Harus diakui bahwa kondisi kinerja layanan ekspor-impor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama bila dilihat dari indikator lead-time pelayanan impor, masih banyaknya point of services dalam penyelesaian impor, masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan adanya ketidakpastian dalam proses pelayanan ekspor-impor.

Selain itu, dari sisi kepentingan nasional perlu dilakukan peningkatan validitas dan akurasi data ekspor-impor, serta pengawasan terhadap lalulintas barang antar negara. Pembangunan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia, pada awal pembahasannya disatukan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sehingga pada awal pelaksanaannya pemerintah menggabungkan kedalam Tim Keppres Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Namun demikian, pada perkembangannya pemerintah melalui Menko Perekonomian membentuk Tim Persiapan NSW yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem NSW di Indonesia. Untuk mendorong percepatan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW, Tim Persiapan NSW telah merumuskan Blueprint Penerapan Sistem NSW di Indonesia, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Persiapan NSW, Nomor KEP-08/KET.T-NSW/08/2007 tanggal 14 Agustus 2007, sebagai dasar dan acuan dari semua pihak yang akan tergabung kedalam Sistem NSW di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan target waktu dan alokasi dana yang terbatas, serta beberapa faktor teknis lainnya, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan dan pengembangan sistem NSW dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Tim Persiapan NSW, dengan melibatkan semua unsur Pemerintah dan unsur lainnya yang terkait dengan sistem NSW. Untuk pelaksanaannya, Tim Persiapan NSW menunjuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Koordinator didalam pembangunan dan pengembangan Sistem NSW di Indonesia.

Penerapan sistem NSW di Indonesia yang dilakukan secara bertahap, selain harus mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi di lapangan dan beberapa keterbatasan yang ada, juga harus senantiasa memperhatikan dan mendasarkan pada jadwal dan kesepakatan dalam penerapan sistem ASW di tingkat regional ASEAN, sehingga penetapan jadwal, roadmap maupun rincian tahapan yang telah ditetapkan, seringkali harus dirubah dan disesuaikan. Perubahan dan penyesuaian yang telah beberapa kali dilakukan, tidak selalu dilakukan dengan memundurkan jadwal penerapan.

Ada beberapa kondisi yang malahan menuntut adanya beberapa percepatan dalam pelaksanaan technical development, seperti pembangunan prototype awal Portal ASW. Namun demikian, yang paling penting bahwa setiap perubahan tersebut akan selalu diputuskan bersama oleh seluruh entitas, baik di tingkat nasional (bersama seluruh GA), maupun di tingkat regional (bersama Tim NSW ASEAN Member Countries lainnya).

Untuk tahapan ujicoba awal ini, instansi pemerintah yang dilibatkan hanya mencakup 2 instansi pemerintah yaitu Ditjen Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selanjutnya diperluas dengan mencakup 5 instansi pemerintah, yaitu Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Badan Pengawas Obata dan Makanan (BPOM), Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Badan Karantina Pertanian dan Pusat Karantina Ikan.

Pada perkembangannya, perluasan keterlibatan instansi pemerintah terus berlangsung pada tahap kedua, yaitu dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah yang belum bergabung, yaitu: Departemen Kesehatan, Departemen ESDM, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Kominfo, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Markas Besar Kepolisian RI dan Departemen Pertahanan.

Menyadari pentingnya keberadaan Departemen Kominfo dalam rencana pelaksanaan program NSW tersebut, sudah sejak beberapa waktu lalu Departemen Kominfo telah dan sedang menyusun suatu Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Rancangan ini disusun atas dasar pertimbangan, bahwa untuk mendukung penggunaan sistem elektronik dalam penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan impor alat dan perangkat telekomunikasi, maka perlu disusun suatu rancangan Peraturan Menteri Kominfo sebagai salah satu implementasi ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor : 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window.

Di dalam rancangan ini, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektonik. Sehingga yang terkait dengan terminology Indonesia Nasional Single Window yang selanjutnya disebut dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal ( single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision-making for custom release and clearance of cargoes).

Oleh karenanya, portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan / kebandar-udaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Sistem elektronik wajib diberlakukan dalam penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan impor alat dan perangkat telekomunikasi dalam kerangka INSW dilingkungan Departemen Kominfo, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Ditjen masing-masing, berdasarkan tata cara pelaksanaan prosedur operasional standar yang baku.

Hanya saja, pelaksanaan penanganan dokumen perijinan dengan INSW masih dapat dilakukan secara manual sepanjang belum ada akses dengan portal sistem elektronik INSW atau bisa juga karena terjadi gangguan sistem. Karena pentingnya rancangan peraturan ini, Departemen Kominfo membuka peluang adanya konsultasi publik untuk mengkritisi rancangan ini dengan mengirimkan tanggapannya paling lambat tanggal 12 Desember 2008 ke alamat email: gatot_b@postel.go.id dan ketut@postel.go.id.