Ombudsman Dorong Percepatan Dwelling Time di Tanjung Perak

Ombudsman Dorong Percepatan Dwelling Time di Tanjung Perak

SURABAYA - Ombudsman Republik Indonesia mendorong percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Persoalan perizinan rupanya masih menjadi salah satu penyebab lamanya proses dwelling time di pelabuhan yang terletak di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini.

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyampaikan beberapa perbaikan yang harus segera diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Pelabuhan merupakan kawasan kepabean yang terintegrasi. Dan harus steril dari potensi gangguan keamanan," tegasnya dalam rapat koordinasi bersama sejumlah stake holders di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (20/8/2015).

Ia menjelaskan jangan sampai area steril di pelabuhan bisa dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Danang menemukan fakta bahwa masih ada beberapa orang bahkan pedagang yang berkeliaran di pelabuhan.

Kemudian Danang juga menyoroti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menggunakan sistem single billing. "Sehingga proses perizinan bisa dipersingkat," ujar dia.

Seperti halnya rekomendasi untuk pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya juga diberi masukan agar proses karantina oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian berada pada proses awal sebelum Bea Cukai. "Sehingga setalah semua melalui karantina, barang bisa diproses di Bea Cukai. Ini akan lebih efisien," kata Danang.

Ia berharap Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bisa menjadi pelabuhan pioner di Indonesia dalam menerapkan standar pelayanan publik dan juga mempercepat proses bongkar muat. Karena menurut Danang, Pelabuhan Tanjung Perak memiliki potensi yang strategis dengan adanya Terminal Pelabuhan Teluk Lamong. (Humas-Ombudsman)

Sumber