Sistem NSW Dorong Investasi Di 524 Kabupaten

Sistem NSW Dorong Investasi Di 524 Kabupaten

Jambi, Kompas - Indonesia membutuhkan sekitar 500 lokasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di 524 kabupaten atau kota untuk mempermudah akses calon penanam modal yang berniat mengurus perizinan usaha di Indonesia. Ini perlu agar iklim investasi semakin menarik.

"Sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP pada 23 Juni 2009. Ini akan mendorong investasi di daerah," ujar Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri, Kantor Menko Perekonomian, Eddy Putra Irawadi di Jambi, Jumat (26/6).

Dia mengatakan, setiap PTSP akan dikaitkan dengan sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga seluruh dinas teknis penerbit perizinan di daerah akan terhimpun dalam satu jaringan. Dengan demikian, cara kerja PTSP akan serupa dengan Indonesian National Single Windows (INSW) atau layanan satu atap khusus urusan kepabeanan yang sudah beroperasi. Atas dasar itu, sistem yang akan dipakai di PTSP disebut National Single Windows for Investment (NSWI).

"NSWI adalah adik dari INSW. Bedanya, INSW hanya terfokus pada layanan kepabeanan, sedangkan NSWI akan memperdalam koneksi layanan pada dinas- dinas di daerah. Cakupan sangat luas di seluruh Indonesia. Selain itu, NSWI akan fokus pada komoditas tertentu, sehingga nanti akan ditetapkan terlebih dahulu sektor mana yang akan dilayani oleh NSWI," ujar Eddy.

Dengan adanya NSWI ini, beberapa dinas di setiap kabupaten di Indonesia wajib menggabungkan diri dalam satu jaringan. Dinas-dinas di daerah itu antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, dan pemerintah di level kecamatan.

Dengan penyatuan sistem tersebut, calon investor hanya perlu mendatangi PTSP dan menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menanamkan modal di daerah. Setelah itu, calon investor tinggal menunggu seluruh perizinan dikeluarkan oleh masing-masing dinas.

"Dengan demikian, sistem yang akan bekerja, bukan calon investornya. Investor tidak perlu mengurus izin satu per satu ke setiap kantor dinas," ujar Eddy.

Pemerintah pusat sudah mendekati pemerintah daerah agar mendukung sistem ini, sebab pada dasarnya calon investor tidak perlu bertemu muka secara langsung dengan masing-masing kantor dinas di daerah ketika mengurus perizinan usahanya.

"Saya pernah menanyakan pada beberapa dinas, mengapa mereka masih mengeluarkan perizinan? Mereka katakan, itu untuk menyesuaikan dengan tata ruang. Bisa dibenarkan, tetapi untuk mengeluarkan izin tidak perlu bertemu langsung dengan calon investor. Daerah juga jangan berdalih bahwa izin itu dikeluarkan untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah)," ujar Eddy.

Source