Menciptakan Fondasi Pembangunan Ekonomi

Menciptakan Fondasi Pembangunan Ekonomi

Seputar Indonesia, Pemerintah mengklaim program 100 hari bidang perekonomian berhasil diselesaikan dengan baik. Hanya satu rencana aksi yang belum terlaksana.

Namun,banyak pihak yang masih menyangsikan efektivitas program 100 hari tersebut. Pemerintah sudah menutup program 100 hari pada 1 Februari lalu. Hasil dari program ini akan menjadi pijakan bagi program satu tahun dan lima tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Seperti diketahui, di bidang perekonomian, ada 19 program prioritas 100 hari pemerintahan KIB II yang dijabarkan dalam 51 rencana aksi. Mencakup masalah infrastruktur, pertanian, energi, usaha rakyat, transportasi, dan industri. Program-program ini disarikan dari masukan para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, pemerintah sendiri, akademisi, dan asosiasi.

Tidak tanggung-tanggung, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merogoh kocek hingga Rp 1 miliar lebih untuk menampung masukan seluruh pemangku kepentingan melalui gelaran National Summit di Hotel Ritz Carlton, 29 Oktober-31 Oktober 2009. Dalam sehari, lebih dari 1.000 peserta memadati forum tersebut. Akhir bulan lalu, saat menyampaikan perkembangan realisasi program 100 hari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, program-program ini tidak bisa menjawab semua persoalan ekonomi bangsa. Namun, program 100 hari memberikan solusi cepat (quick win), menghapus hambatan, dan menanamkan fondasi yang strategis.

Quick win berarti program-program yang harus selesai dalam tempo 100 hari dan hasilnya harus bermanfaat bagi masyarakat salah satunya program revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah dalam hal ini telah menurunkan besaran bunganya, meningkatkan jaminan, dan memperluas akses KUR. Sementara program penghapusan hambatan (debottlenecking) difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan proyek investasi, juga terkait kepastian hukum, kecepatan berinvestasi, kepastian lahan, dan program kemitraan pemerintah dan swasta (PPP).

Sejumlah hal tersebut diselesaikan dengan mengubah beberapa peraturan yang dianggap tidak kondusif, baik peraturan presiden maupun keputusan presiden. Terakhir, program 100 hari merupakan program fondasi strategis. "Jadi dengan peraturan dan draft UU yang akan diselesaikan di 2010, itu memberi fondasi strategis untuk melanjutkan pembangunan," kata dia. Hatta baru-baru ini juga menyampaikan bahwa pencapaian target program 100 hari sangat memuaskan, nyaris 100%.

Pemerintah hanya menyisakan satu rencana aksi di bidang ekonomi yang belum selesai yaitu pencanangan lumbung pangan (food estate) di Kabupaten Merauke. "Dari 51 rencana aksi seluruh kementerian/ lembaga, sudah 50 yang tuntas," ujar dia. Pencanangan food estate ini dimundurkan menjadi 12 Februari dari jadwal semula 1 Februari. Pengunduran ini menyesuaikan permintaan masyarakat Merauke agar pencanangan dilakukan bertepatan Hari Ulang Tahun Merauke.

Miskomunikasi

Evaluasi program 100 hari tersebut memancing beragam opini yang hampir sepenuhnya berseberangan dengan pendapat pemerintah. Ekonom Indef Fadhil Hasan misalnya. Dia melihat ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai program 100 hari. "Masyarakat bilang (program ini) segala-galanya, sedangkan pemerintah bilang ini hanya fondasi untuk mempercepat dan mengharmonisasi kebijakan dalam lima tahun mendatang," ujarnya. Menurut Fadhil, ini menandakan ada komunikasi yang terpotong antara pemerintah dan masyarakat.

Dia menilai, program 100 hari seharusnya ditempatkan dalam proporsi yang tepat sehingga ekspektasi masyarakat tidak terlalu tinggi. Pemerintah mestinya tidak membuat program-program yang mustahil bisa rampung dalam 100 hari. Dia menunjuk salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berjanji mewujudkan 25.000 desa berdering dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono. "Saya agak meragukan realisasinya," lontar Fadhil. Kendati demikian, Fadhil mengakui, jika sekadar harmonisasi aturan atau menyusun rencana aksi, hal itu masih masuk akal untuk direalisasikan.

Dia menambahkan, hal utama yang harus dilakukan selama 100 hari pertama adalah membuat fondasi bagi pelaksanaan kebijakan program lima tahun mendatang agar bisa dilaksanakan dengan baik atau dipercepat sehingga target pertumbuhan ekonomi terpenuhi. Pemerintah membuat program yang disebut quick win. Maksud program ini baik, tetapi pemerintah terlalu ambisius menetapkan target-target yang ingin dicapai. "Akhirnya targetnya tidak realistis dan ada hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat, tapi tidak diantisipasi," tandas Fadhil. Hal senada dilontarkan ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri.

Menurut dia, program 100 hari tidak ubahnya sebagai bentuk kampanye lanjutan SBY-Boediono. Motif ini membuat program-program yang diusung terkesan gombal. "SBY membelenggu dirinya dengan berbagai janji-janjinya," imbuh dia. Faisal juga mengkritisi hasil (output) program 100 hari yang dinilainya tidak jelas. "Hal-hal seperti ini yang pada akhirnya membuat kontroversi dan tidak produktif," imbuh dia. Catatan lain Faisal menyangkut otak di balik program seratus hari. Menurut dia, program 100 hari seharusnya datang dari presiden, bukan menteri seperti yang terjadi sekarang. Para menteri mestinya hanya sebagai pelaksana.

Kejadian ini seperti pengulangan dari program 100 hari pemerintahan KIB I. Ketika itu, Departemen Perindustrian (Depperin) menyatakan akan merevitalisasi puluhan perusahaan pada bidang tekstil, pabrik gula, semen, dan pupuk dalam seratus hari. "Saya tanya Sekjen Depperin, apa bisa? Katanya enggak," ungkap Faisal. Dia menambahkan, tidak semua program 100 hari realistis misalnya rencana aksi Kementerian BUMN merestrukturisasi PT Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara menyeluruh. "Bahasa-bahasa seperti ini menurut saya menimbulkan ekspektasi yang tinggi. Mungkin, maksud pemerintah tidak seperti itu, tetapi ditangkap lain oleh masyarakat.Ini disebabkan target-target itu tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat," tandas Faisal. Satu hal lagi yang membuat kecewa, khususnya pengusaha, dari 51 rencana aksi, tidak satu pun yang menyinggung kesepakatan perdagangan bebas ASEAN dengan China atau ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Padahal, implementasi kesepakatan perdagangan bebas itu berpotensi melemahkan sejumlah industri lokal.

Menyikapi pandangan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sejumlah program yang direalisasi bukan hanya menjual mimpi dan nyata manfaatnya bagi perekonomian nasional. Contohnya program pelayanan terintegrasi kepabeanan (National Single Window/ NSW) di lima pelabuhan dan pemberian insentif perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Sri Mulyani mengklaim, Kementerian Keuangan memperoleh rapor biru atas pelaksanaan program 100 hari di bidang ekonomi.

Hanya saja, dia menyayangkan, selama tiga bulan terakhir, konsentrasi media terfokus pada persoalan Bank Century. Akibatnya, isu-isu dalam program 100 hari hanya mendapat ruang pemberitaan yang kecil. (meutia rahmi)

Sumber