INSW Dan Reformasi DJBC Selaraskan Indonesia Dengan Standard SAFE-Fos

INSW Dan Reformasi DJBC Selaraskan Indonesia Dengan Standard SAFE-Fos

Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang mengatur kemanan dan ketersediaan fasilitas ysng berstandar internasional dan Indonesia pun mampu mengadopsi dan melaksanakan dengan baik Safe Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE-FoS), hal ini diakui oleh Tim Diagnostic Mission dalam kunjungan evaluasinya ke Indonesia.

Indonesia dinilai berhasil dalam penerapan prinsip-prinsip administrasi kepabeanan modern, terutama di bidang trade facilitation, good governance, dan automation melalui Indonesian National Single Window (INSW).

Ketua Tim Percepatan Reformasi DJBC, Thomas Sugijata di Jakarta, Selasa (14/04) seperti dikabarkan http://beritasore.com menyatakan, "Pada Februari 2009, atas undangan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), WCO mengirimkan Tim Diagnostic Mission dalam rangka menilai arah dan perkembangan program peningkatan kapasitas, reformasi dan modernisasi di DJBC, terutama terkait dengan penerapan SAFE-FoS."

Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota World Custom Organization (WCO) dan 155 negara sudah mengajukan keinginannya untuk melaksanakan SAFE-FoS melalui letter of Intent. Damn Indonesia sudah menandatangani LoI SAFE FoS pada 16 September 2005.

SAFE-FoS memiliki empat pokok untuk dilaksanakan oleh setiap Negara anggota yaitu; penerapan advance electronic cargo information, penggunaan risk management, penggunaan non intrusive inspection (scanning), dan pemberian fasilitasi terhadap pelaku bisnis yang telah memenuhi standar (legitimate trade). Berdasarkan hal inilah Indonesia dinilai pada rencana strategis, logistik, manajemen sumber daya, peraturan dan kebijakan hukum, pengawasan dan penindakan, hubungan dengan pihak luar/stakeholder, audit internal dan integritas serta teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan evaluasi menilai arah dan perkembangan program peningkatan kapasitas, reformasi dan modernisasi di DJBC, terutama terkait dengan penerapan SAFE-FoS

Dianostic Mission yang dilakukan bertujuan untuk mendukung penerapan SAFE-FoS di negara-negara anggota WCO, yang disebut sebagai Columbus Programme. Seluruh lembaga yang berkait dengan DJBC seperti Depdag, Kantor Menpan, Badan POM, Badan Karantina, Imigrasi, BPS, Adpel, beberapa perusahaan pengguna jasa, asosiasi perusahaan transportasi, gabungan forwarder dan ekspedisi, dan Kalarta International Container Terminal, menjadi pihak-pihak yang dijumpai oleh Dianostic Team.

Direktur Kepabeanan Internasional DJBC, Wahyu Purnomo di Jakarta, menyatakan, "Organisasi Kepabeanan Internasional (WCO) menilai pelaksanaan reformasi kepabeanan di Indonesia berada di jalur yang tepat. "Hasil penilaian Tim Diagnostic Mission WCO bahwa DJBC telah berada di jalur yang tepat," ujarnya.

Lebih lanjut Wahyu pun menyatakan, penerapan Indonesian National Single Window (INSW) mampu mewujudkan kemajuan reformasi kepabaenan yang progresif pada sisi-sisi pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi kepabeanan modern, terutama di bidang trade facilitation, good governance, dan automation.

Sejauh ini DJBC sudah melaksanakan reformasi birokrasi sejak 2006, dengan pembentukan kantor modern yang dikenal dengan kantor pelayanan utama (KPU) dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe Madya. "Kantor modern itu dibentuk dengan melakukan revitalisasi secara sistemik terhadap organisasi, sistem dan prosedur, serta SDM," ujarnya. Selain WCO, sejumlah badan pun melakukan penilaian terhadap DJBC yaitu: Transparansi Internasional Indonesia (TII) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Source