Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window Masuk Satker Kementerian Keuangan

Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window Masuk Satker Kementerian Keuangan

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW).

Portal Indonesia National Single Window ini menangani pengelolaan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

"Pengelola INSW merupakan satuan kerja (Satker) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan (Menkeu)," bunyi Pasal 3 Perpres ini.

Dalam melaksanakan tugas, menurut Perpres ini, pengelola portal INSW mempunyai fungsi di antaranya: a. Penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clearance for cargoes).

Selain itu fungsi pengelola Portal INSW adalah: b. Penjaminan sistem pelayanan pada Portal INSW beroperasi secara terus-menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi; c. Pelaksanaan sistem manajemen informasi dan validasi secara elektronik terhadap pengguna portal untuk mendapatkan legalitas akses; dan d. Pengintegrasian penerapan sistem National Single Window (NSW) ke dalam sistem ASEAN Single Window ASW).

Adapun susunan organisasi pengelola Portal INSW terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; dan c. Deputi.

"Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Deputi paling banyak 3 (tiga) deputi," bunyi Pasal 5 Ayat (2,3) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, Kepala, Sekretaris, dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola Portal INSW, Menteri Keuangan, dapat pejabat lainnya atas usul Kepala.

"Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya di lingkungan pengelola Portal INSW, berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli," bunyi Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 itu.

Adapun hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Sekretaris, Deputi, dan pejabat lainnya serta pegawai pengelola Portal INSW ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengarah

Perpres ini juga menegaskan, dalam rangka perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pengelolaan Portal INSW, dibentuk Dewan Pengarah INSW. Dewan Pengarah ini mempunyai tugas: a. Menetapkan kebijakan strategis dalam rangka pengelolaan Portal INSW; b. Memberikan arahan kepada pengelola Portal INSW dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian Portal INSW; c. Mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang bersifat lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Portal INSW; dan d. Memantau dan mengendalikan perkembangan pembangunan dan penerapan sistem NSW dan pengintegrasiannya ke dalam sistem ASW.

Dewan pengarah itu, terdiri atas Ketua: Menko Perekonomian; Wakil Ketua: Menteri Keuangan; dan anggota: 1. Menteri Perdagangan; 2. Menteri Perindustrian; 3. Menteri Perhubungan; 4. Menteri Pertanian; 5. Menteri Komunikasi dan Informasi; dan 6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pengelolaan Portal INSW bersumber dari anggaran Kementerian Keuangan, pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah INSW bersumber dari anggaran Kemenko Perekonomian," bunyi Pasal 16 Ayat (1,2) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 ini.

Sementara di Pasal 18 disebutkan, pengelola Portal INSW mulai bertugas efektif paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan. Sebelum pengelola Portal INSW bertugas efektif, pelaksanaan tugas pengelolaan Portal INSW dilaksanakan oleh Tim Persiapan NSW.

"Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan," bunyi Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 21 Juli 2014 itu.

Sumber: http://www.setkab.go.id/berita-13687-pengelolaan-portal-indonesia-national-single-window-masuk-satker-kemenkeu.html