Berita INSW

Persiapan Mandatori NSW Ekspor di 4 pelabuhan utama

Sehubungan dengan rencana kerja Tim Persiapan NSW yaitu penerapan sistem NSW Ekspor di 5 pelabuhan utama dan guna memenuhi Inpres No 1 Tahun 2010 tentang prioritas pembangunan tahun 2010 di bidang iklim investasi dan usaha pada program peningkatan kelancaran ekspor-impor dengan sasaran beroperasinya penuh NSW di 5 pelabuhan utama.

Dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sejak awal 2010 sistem NSW Ekspor telah dilaksanakan secara mandatori di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Telah dilaksanakan evaluasi teknis implementasi NSW Ekspor di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bermanfaat untuk kelancaran implementasi di tempat lainnya Kemudian selanjutnya Tim Persiapan NSW berencana [....]

Selengkapnya...

BAPETEN Bersiap Menghadapi Implementasi Tahap Kelima INSW

(Jakarta, BAPETEN) Dalam rangka persiapan menghadapi Peluncuran Implementasi Tahap Kelima INSW (Indonesia National Single Window) yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada minggu III Januari 2010, BAPETEN sebagai salah satu Government Agency (GA) yang tergabung dalam INSW telah menyiapkan 5 (lima) langkah strategis untuk mensukseskan acara ini.

Sebagai informasi, sejak 11 Juni 2009, BAPETEN telah melakukan unggah (upload) lebih dari 400 data perizinan yang berwujud KTUN (Ketetapan Tata Usaha Negara) tentang Persetujuan Impor/Ekspor Sumber Radiasi Pengion (SRP). Bergabungnya BAPETEN dalam Sistem INSW dimulai saat Implementasi Tahap Kedua (Juli 2008) dan menjadi GA ke-8. Menjelang Implementasi Tahap Kelima ini, 10 GA baru bergabung mem [....]

Selengkapnya...

Tentang aplikasi INSW Business Solution Forum

Aplikasi ini didesain sebagai forum diskusi sekaligus sebagai aplikasi helpdesk

Sebagai salah satu bentuk usaha mempermudah pengguna INSW menggunakan sistem NSW maka tim persiapan

Selengkapnya...

5 UPT Karantina Pertanian Sudah Terintegrasi dengan INSW

Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu penyedia jasa perkarantinaan, dengan unit Pelayanan Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sangat concern terhadap penerapan e-government melalui pengembangan sistem operasi secara optimal, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan melalui proses yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif pengguna jasa.

Penerapan e-government dengan instansi terkait di pelabuhan/bandara diwujudkan dengan peran serta karantina pertanian dalam implementasi INSW. Terdapat 5 UPT karantina pertanian yang sudah terintegrasi dengan INSW, yaitu: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Tanjung Priok, BBKP Surabaya, BBKP Belawan, BBKP Soekarno Hatta, dan BKP Semarang. Dengan penerapan INSW di lima pelabuhan ut [....]

Selengkapnya...

Sistem Inatrade Kementerian Perdagangan dalam Mendukung NSW

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Indonesia National Single Window (INSW), Kementerian Perdagangan membangun dan mengembangkan sistem perijinan secara elektronik melalui internet (e-licencing) dengan nama INATRADE.

INATRADE dapat diakses melalui:  1) Web Departemen Perdagangan: http://www.depdag.go.id  2) Web INATRADE: http://inatrade.depdag.go.id Dalam menunjang pelaksanaan sistem INATRADE tersebut maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan yang terdiri dari: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 28/M-DAG/PER/6/2009 Tentang ketentuan [....]

Selengkapnya...

NSW diyakini dorong kinerja ekspor

SEMARANG (Bisnis.com): Implementasi National Single Window (NSW) dan penertiban administrasi ekspor-impor diyakini akan mengakselerasi ekspor komoditas kopi nasional.

"Semua pembenahan sistem administrasi kegiatan ekspor-impor, akan membuat semua proses berjalan lebih efisien dan efektif sehingga akan memperbaiki daya saing kopi kita di pasar ekspor," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat melepas keberangkatan kontainer ekspor perdana biji kopi PT Taman Delta Indonesia ke Dubai, siang ini. Mari mengakui pada 2009 ekspor kopi Indone [....]

Selengkapnya...

FTA ASEAN-CHINA, Perlu Libatkan Swasta Menggarap SNI

JAKARTA-KOMPAS, Pemerintah perlu segera melibatkan pihak swasta untuk segera menggarap Standar Nasional Indonesia. Hingga saat ini, jumlah SNI yang ditetapkan pemerintah baru mencapai 50 jenis produk.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengungkapan hal itu dalam seminar "Peran Hukum Indonesia dalam Menteralisasi Dampak Negatif ASEAN-Chinna Free Trade Agreement" di Jakarta, Rabu (10/2). Sofjan Wanandi mengatakan Standar Nasional Indonesia (SNI) salah satu strategi menahan banjirnya produk impor, terutama pasca implementasi FTA ASEAN-China. Sambil berbebena [....]

Selengkapnya...

Sambutan Peluncuran Penerapan Sistem National Single Window (NSW)

TRANSKRIPSI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PELUNCURAN PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) DERMAGA UTARA PT JICT, PELABUHAN TANJUNG PRIOK 29 JANUARI 2010

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Yang Mulia para Duta Besar Negara-negara Sahabat dan para Pimpinan Organisasi-organisasi Internasional, Saudara Gubernur DKI Jakarta, para Pimpinan Badan [....]

Selengkapnya...

Presiden SBY Resmikan Sistem Indonesia National Single Window

Presiden SBY didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menkeu Sri Mulyani meresmikan Penerapan Sistem INSW, di Pelabuhan Tanjung Priok, hari Jumat (29/1) siang. (foto: cahyo/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat (29/1) siang menghadiri dan meresmikan Penerapan Sistem Indonesia National Single Window (INSW), di Dermaga Utara Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. INSW adalah sistem layanan publik terintegrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan, pertukaran dan pemrosesan informasi standar secara [....]

Selengkapnya...

Menciptakan Fondasi Pembangunan Ekonomi

Seputar Indonesia, Pemerintah mengklaim program 100 hari bidang perekonomian berhasil diselesaikan dengan baik. Hanya satu rencana aksi yang belum terlaksana.

Namun,banyak pihak yang masih menyangsikan efektivitas program 100 hari tersebut. Pemerintah sudah menutup program 100 hari pada 1 Februari lalu. Hasil dari program ini akan menjadi pijakan bagi program satu tahun dan lima tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Seperti diketahui, di bidang perekonomian, ada 19 program prioritas 100 hari pemerintahan KIB II yang dijabarkan dalam [....]

Selengkapnya...