Berita INSW

Menko Darmin: INSW wujud pelayanan birokrasi modern

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia National Single Window (INSW) yang diresmikan hari ini merupakan perwujudan pelayanan birokrasi modern dan merupakan suatu bentuk reformasi birokrasi.

"INSW adalah perwujudan dari pelayanan birokrasi modern, oleh karena itu ini standarnya berbeda dari standar bekerja selama ini, kalau menggunakan standar sebelumnya lama, standar baru ini tidak perlu terlalu lama (pengurusannya)," tutur dia dalam peresmian INSW di Jakarta, Rabu. Sistem itu, menurut dia, mengimplementasikan berbagai perbaikan dalam kebijakan sebelumnya, khususnya men [....]

Selengkapnya...

Menteri Perdagangan Cabut Empat Aturan Paket Deregulasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mencabut empat peraturan Menteri Perdagangan sebagai bagian dari deregulasi kebijakan ekonomi paket satu. Pencabutan aturan ini, ujar Thomas, bertujuan meningkatkan daya saing pada sektor industri dan membuka peluang bisnis yang lebih luas.

Empat aturan yang dicabut adalah peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor cengkeh, impor cakram optik, impor sodium tripolyphosphate, dan impor ban. Sedangkan lima aturan yang direvisi adalah peraturan Menteri Perdagangan tentang angka pengenal impor, impor produk hortikultura, Standar Nasional Indonesia terhadap barang dan jasa, label dalam bahasa Indonesia, serta perdagangan ant [....]

Selengkapnya...

Ombudsman Dorong Percepatan Dwelling Time di Tanjung Perak

SURABAYA - Ombudsman Republik Indonesia mendorong percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Persoalan perizinan rupanya masih menjadi salah satu penyebab lamanya proses dwelling time di pelabuhan yang terletak di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini.

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyampaikan beberapa perbaikan yang harus segera diterapkan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. "Pelabuhan merupakan kawasan kepabean yang terintegrasi. Dan harus steril dari potensi gangguan keamanan," tegasnya dalam rapat koordinasi bersama sejumlah stake holders di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (20/8/2015). Ia [....]

Selengkapnya...

INSW Siap Dukung Pengawasan Ekspor Impor Lewat Post Audit

Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengawasan ekspor – impor melalui post audit setelah pemerintah menyederhanakan mekanisme ekspor – impor melalui paket kebijakan deregulasi di sektor perdagangan.

Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem Pengelola Portal INSW Muwasiq M Noor menyebutkan mekanisme pengawasan yang akan dilakukan oleh pihaknya tersebut akan menggunakan data yang masuk ke dalam portal INSW. Data tersebut, lanjutnya, akan dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk dilakukan analisis. Masing-masing K/L kemudian akan melakukan keputusan berdasarkan has [....]

Selengkapnya...

Belum Berfungsi Penuh, INSW Tetap Jalan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Pengelola Portal Indonesia National Single Window (INSW) Djadmiko mengatakan saat ini INSW belum berfungsi penuh karena belum dilengkapi dengan staf maupun prasarana kerja yang lain. Tetapi dari tugasnya, sebenarnya INSW telah berjalan sejak 2006.

"Walaupun belum efektif bekerja penuh, tim persiapan masih jalan terus, sehingga pelayanan yang sudah berjalan sejak 2006 itu bisa tetap berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa bekerja penuh," kata Djadmiko, akhir pekan ini. Setelah berjalan penuh, dirinya berharap INSW dapat mengembangkan cakupan layanannya. Adapun tugas INSW saat ini adalah sebagai alat penga [....]

Selengkapnya...

Menunggu manfaat INSW mendongkrak perdagangan

JAKARTA. Belum lama ini, pemerintah telah memutuskan untuk mengeluarkan paket kebijakan tahap I di bidang ekonomi.

Langkah tersebut diambil sebagai respon dari kondisi perekonomian dalam negeri yang terpuruk. Dalam kebijakan itu, banyak aturan yang disederhanakan perizinannya atau bahkan dihapuskan. Setidaknya, dalam paket kebijakan tahap I yang dirilis pada bulan September ini aturan yang dilakukan deregulasi dan debirokratisasi jumlahnya mencapai 132 aturan. Untuk meningkatkan efi [....]

Selengkapnya...

Pengurusan Izin Impor Terpusat Dimulai Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time), pemerintah sudah membangun portal Indonesia National Single Window (INSW). Penyampaian data dan informasi importir sudah bisa dilakukan secara tunggal (single submission) mulai Rabu (30/9) mendatang.

Portal INSW ini akan menggantikan sistem manual dalam proses perizinan barang impor keluar dari pelabuhan. Importir cukup menyampaikan data dan informasi di sana, dan portal itu yang akan mendistribusikan data dan informasi itu kepada kementerian dan lembaga pemerintahan yang terkait.  Deputi Bidang SDA dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman merangkap ketua tim satu [....]

Selengkapnya...

Mandatory Online 96 Perijinan INATRADE

Pengumuman Mandatory Online 96 Perijinan INATRADE

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014  tanggal 2 September 2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), dengan ini  diberitahukan bahwa 96 jenis perizinan yang sudah diwajibkan pengajuannya secara online  (Mandatory Online), akan mulai diberlakukan efektif pertanggal 2 Desember 2014. Silahkan klik link be [....]

Selengkapnya...

Penurunan Dwelling Time

AntaraNews - Rapat Koordinasi Penurunan Dwelling Time

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono selaku Ketua Satgas Dwelling Time memimpin rapat koordinasi soal perkembangan penurunan Dwelling Time di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (23/9). Satgas Dwelling Time akan melakukan sejumlah rencana dan strategi untuk menurunkan Dwelling Time antara lain menyederhanakan peraturan, optimalisasi I [....]

Selengkapnya...

Mendag Thomas Targetkan Deregulasi Rampung Oktober

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan paket deregulasi dan debirokratisasi yang jadi kewenangannya rampung pada akhir Oktober 2015. Komitmen itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong sesaat sebelum melakukan perjalanan dinas ke Timur Tengah bersama Presiden Joko Widodo.

"Target kami untuk (paket deregulasi dan debirokratisasi) batch ini, perubahan untuk Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) ini sudah tuntas akhir Oktober," kata Thomas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9). Dalam paket kebijakan ekonomi jilid I pemerintah, Kemendag merupakan kementerian yang paling banyak memiliki pekerjaan rumah. Dari 134 deregulasi seluruh kemen [....]

Selengkapnya...