Berita INSW

Menunggu manfaat INSW mendongkrak perdagangan

JAKARTA. Belum lama ini, pemerintah telah memutuskan untuk mengeluarkan paket kebijakan tahap I di bidang ekonomi.

Langkah tersebut diambil sebagai respon dari kondisi perekonomian dalam negeri yang terpuruk. Dalam kebijakan itu, banyak aturan yang disederhanakan perizinannya atau bahkan dihapuskan. Setidaknya, dalam paket kebijakan tahap I yang dirilis pada bulan September ini aturan yang dilakukan deregulasi dan debirokratisasi jumlahnya mencapai 132 aturan. Untuk meningkatkan efi [....]

Selengkapnya...

Pengurusan Izin Impor Terpusat Dimulai Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Untuk mempercepat waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time), pemerintah sudah membangun portal Indonesia National Single Window (INSW). Penyampaian data dan informasi importir sudah bisa dilakukan secara tunggal (single submission) mulai Rabu (30/9) mendatang.

Portal INSW ini akan menggantikan sistem manual dalam proses perizinan barang impor keluar dari pelabuhan. Importir cukup menyampaikan data dan informasi di sana, dan portal itu yang akan mendistribusikan data dan informasi itu kepada kementerian dan lembaga pemerintahan yang terkait.  Deputi Bidang SDA dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman merangkap ketua tim satu [....]

Selengkapnya...

Mandatory Online 96 Perijinan INATRADE

Pengumuman Mandatory Online 96 Perijinan INATRADE

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014  tanggal 2 September 2014 tentang Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP), dengan ini  diberitahukan bahwa 96 jenis perizinan yang sudah diwajibkan pengajuannya secara online  (Mandatory Online), akan mulai diberlakukan efektif pertanggal 2 Desember 2014. Silahkan klik link be [....]

Selengkapnya...

Penurunan Dwelling Time

AntaraNews - Rapat Koordinasi Penurunan Dwelling Time

Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono selaku Ketua Satgas Dwelling Time memimpin rapat koordinasi soal perkembangan penurunan Dwelling Time di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (23/9). Satgas Dwelling Time akan melakukan sejumlah rencana dan strategi untuk menurunkan Dwelling Time antara lain menyederhanakan peraturan, optimalisasi I [....]

Selengkapnya...

Mendag Thomas Targetkan Deregulasi Rampung Oktober

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan paket deregulasi dan debirokratisasi yang jadi kewenangannya rampung pada akhir Oktober 2015. Komitmen itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong sesaat sebelum melakukan perjalanan dinas ke Timur Tengah bersama Presiden Joko Widodo.

"Target kami untuk (paket deregulasi dan debirokratisasi) batch ini, perubahan untuk Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) ini sudah tuntas akhir Oktober," kata Thomas di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9). Dalam paket kebijakan ekonomi jilid I pemerintah, Kemendag merupakan kementerian yang paling banyak memiliki pekerjaan rumah. Dari 134 deregulasi seluruh kemen [....]

Selengkapnya...

Dwelling Time: Sah! INSW Jadi Satuan Kerja Di Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan akhirnya menegaskan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai satuan kerja yang berada langsung di bawah kementerian ini guna menyelesaikan kemelut dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dan sistem logistik nasional.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, mengatakan dirinya sudah menunjuk susunan kepengurusan satuan kerja INSW tersebut. "Sudah terbentuk sudah saya tunjuk," tegasnya setelah rapat koordinasi dwelling time dengan Menko Perekonomian, Senin malam (4/8/2015). Terkait dengan penetapan ini, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinasi Perekonomian Edi [....]

Selengkapnya...

Republika - Atasi Dwelling Time, Pemerintah Bentuk Badan INSW

Atasi Dwelling Time, Pemerintah Bentuk Badan INSW

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Deputi Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra mengatakan pemerintah akan mempermudah birokrasi dan perizinan untuk mengatasi permasalahan lamanya bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Salah satunya dengan membentuk pengurus atau badan Indonesia National Single Window (INSW). Selama ini, I [....]

Selengkapnya...

Penjelasan atas Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/2014

Dalam rangka kelancaran ekspor produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan tanggal 24 Desember 2014

Bersama ini kami sampaikan penjelasan atas ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, sebagai berikut: Ketentuan Pasal 18 bermakna bahwa pada prinsipnya IKM Pemilik ETPIK dapat mengekspor produk industri kehutanan ke semua negara tujuan ekspor dengan menggunakan Deklasrasi Ekspor sebaga pengganti Dokumen V-Legal; [....]

Selengkapnya...

Kementerian Perekonomian Sosialisasi INSW

MAKASSAR,UPEKS-- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melakukan sosialisasi sistem pelayanan ekspor impor satu pintu atau Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar, Selasa (9/9) kemarin. Ketua Managemen Operasional tim INSW, Djoko Tuhu Wibowo mengatakan, program tersebut adalah sistem perizinan untuk ekspor dan impor yang dilakukan secara elektronik.

"Ini bisa mempercepat pergerakan arus barang di pelabuhan," ujarnya. Asisten Deputi Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ini menyebutkan, selain mempermudah pelaku ekspor dan impor dalam melakukan aktivitas, dengan menerapkan sistem INSW tersebut juga memberikan transparansi bagi pemerintah. Sementara, manfaat paling utama yang didapatkan masya [....]

Selengkapnya...

Kemenhut: 2015, Semua Produk Kayu Wajib Pakai SVLK

Bisnis.com, JAKARTA, Terhitung 1 Januari 2015, seluruh produk berbasis kayu termasuk mebel dan kerajinan harus mengantongi sertifikat legalitas kayu (SLK) berdasarkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono menyatakan SVLK kini wajib dipenuhi oleh semua pihak yang melakukan pengelolaan hutan dan perdagangan kayu. [....]

Selengkapnya...